Program Baru yang akan Dijalankan Kemenkes Tahun Ini Terancam Terdampak Efisiensi Anggaran

TRIBUNWOW.COM - Efisiensi anggaran diberlakukan di beberapa kementerian di era Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Termasuk Kementerian Kesehatan yang juga terdampak efisiensi anggaran tahun ini.

Tercatat lebih dari Rp 19,5 triliun anggaran dari Kementerian Kesehatan dipangkas.

Baca juga: Saat 5 Menteri Bahas Makan Siang Gratis setelah Sidang Kabinet, Budi Gunadi: Rp 15 Ribu Kenyang Gak?

Pemangkasan anggaran di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. 

Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran. 

Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Apakah pelayanan kesehatan terdampak?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi. 

"Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut," ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian. 

"Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut," katanya. 

Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini. 

Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. 

Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran. 

"Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai)," imbuh dia.

Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal. 

"Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan," ucap Budi.

Baca juga: Irit Anggaran, Menkes Minta Pejabat Eselon I Terbang Pakai Kelas Ekonomi: Kalau Jauh Ya Pegel Juga

Apa Itu Cek Pemeriksaan Kesehatan Gratis? 

Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini. 

Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat. 

"Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD," papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. 

Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini. 

"Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya," kata dia. 

Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia. 

Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia. 

Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.

Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan. 

Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.

Program yang tingkat kepuasannya tinggi 

Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. 

Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen. 

Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas. 

Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.

Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. 

Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. 

Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.

Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen. 

Adapun program Asta Cita Prabowo-Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. 

Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50 persen, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai. 

Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara. 

"Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu," kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat."