TRIBUNWOW.COM - Sidang kabinet paripurna perdana setelah pencoblosan telah selesai digelar pada Senin (26/2/2024).

Bahasan dalam sidang kabinet paripurna tersebut termasuk di antaranya program makan siang gratis yang dicanangkan oleh paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Seluruh Menteri yang hadir dalam sidang kabinet paripurna pun turut membahas makan siang gratis dengan Presiden Jokowi.

Setelah pembahasan itu, sebanyak 5 menteri lalu mengungkapkan soal pendapat mereka dengan makan siang gratis.

Baca juga: Mengapa Prabowo Dapat Pangkat Jenderal Kehormatan dari Jokowi? Ini 8 Tokoh yang Pernah Terima

- Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri ATR/ BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru menyinggung bahwa program makan siang gratis juga dibahas oleh Presiden Jokowi.

"Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.

"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.

AHY mengatakan akan ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis.

"Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta," kata AHY.

"Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal dan UMKMl lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," ucap dia.

- Budi Gunadi Sadikin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga turut membicarakan soal program makan siang gratis.

Budi Gunadi mengatakan bahasan itu hanya sebatas anggaran untuk RAPBN di tahun 2025 mendatang.

"Kemarin dibicarakan supaya anggaran 2025 itu dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya."

"Dan salah satu program utamanya yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya mulai dihitung," kata Budi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Namun, Budi Gunadi menjelaskan belum ada detail soal kadar gizi yang akan jadi topik penting lainnya.