Ia juga mengatakan jika nantinya per anak akan dibanderol Rp 15 ribu untuk anggarannya.

"Sekarang saya tanya kalau makan Rp15 ribu, kenyang apa enggak? Kalau di Yogya cukup," terangnya dikutip dari Tribunnews.

Budi juga menjawab soal kesesuaian anggaran tersebut dengan programnya.

Baca juga: Melihat Potensi PSI Lolos Parlemen meski Kini Real Count KPU Tunjukkan Perolehan Kurang 3 Persen

- Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengomentari soal program makan siang gratis yang dibahaskan.

Ia menyebut program itu membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45-2,8 persen di tahun 2025 nanti.

"Semuanya harus sudah masuk di (perhitungan defisit anggaran), enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Sri Mulyani menambahkan semua akan diperhitungkan pada bulan depan sembari menunggu jasil presiden baru dari KPU dan hitung manual.

"Kalau detil nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Viral Rumah Menteri di IKN Super Mewah, Lebih Kecil dibanding di Jakarta hingga Muncul Pajak Supra

- Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia mengatakan jika pembahasan soal makan siang gratis baru mencapai tahap awal.

Dikutip dari Antara, pembahasan RAPBN 2025 harus mengakomodasi program presiden terpilih ke depan.

"Ini rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," ujar Bahlil.

"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya (makan siang gratis) belum tahu karena saya bukan tim teknis," tambahnya.

Ia menambahkan jika pembahasan makan siang gratis itu tidak mendahului pengumuman dari KPU RI.

- Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan program makan siang gratis dibicarakan untuk kesinambungan dengan pemerintah selanjutnya.

"Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).