Kunci jawaban Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 137

Peristiwa yang terjadi:

Terkadang terdapat ketidakadilan dalam penegakan hukum di masyarakat, misalnya seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih kaya mendapatkan perlakuan berbeda di pengadilan. Sebagai contoh, ada kasus dimana seorang pejabat atau pengusaha besar terlibat dalam kasus korupsi, namun hukum tidak menindak secara tegas karena adanya intervensi atau pengaruh.

Pasal yang dilanggar:

Pasal 27 Ayat 1 berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketidakadilan hukum yang terjadi mencerminkan pelanggaran terhadap pasal ini.

Solusi:
Penyelesaian masalah ini adalah dengan memastikan bahwa semua pihak, baik itu pejabat atau masyarakat biasa, harus diperlakukan setara di depan hukum. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga peradilan harus diperketat, dan upaya untuk memperbaiki sistem peradilan agar bebas dari korupsi dan intervensi politik perlu terus dilakukan. Pendidikan tentang hak-hak hukum dan etika hukum juga harus diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan kesadaran bersama.

Pasal 33 Ayat 3: Perekonomian yang Berkeadilan

- Peristiwa yang terjadi:

4. Pasal 28G Ayat 1: Perlindungan dari Penyiksaan

Peristiwa yang terjadi:

Kasus penyiksaan di luar hukum, seperti kekerasan oleh aparat terhadap tersangka kriminal yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan peradilan yang adil, masih terjadi.

Misalnya, ada laporan tentang penyiksaan oleh aparat keamanan terhadap tahanan tanpa adanya proses hukum yang jelas.

Pasal yang dilanggar:

Pasal 28G Ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia." Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat melanggar hak ini.

Solusi:

Solusinya adalah dengan menegakkan hukum yang tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pendidikan tentang hak asasi manusia (HAM) bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk mencegah pelanggaran semacam ini. Selain itu, penting untuk memiliki lembaga pengawasan yang independen yang bisa menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berwenang.