Kunci jawaban Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 137

TRIBUNWOW.COM - Berikut ini kunci jawaban Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 137:

Esai

1. Setelah pembelajaran tentang bagaimana membuat gagasan dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, jelaskan hal yang akan dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang beradab!

Jawaban: Upaya untuk menciptakan masyarakat yang beradab, langkah utama yang harus dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada aspek hak dan kewajiban.

Selain itu, perlu adanya pendidikan karakter sejak dini yang menekankan pentingnya saling menghargai, menjaga etika, serta membangun rasa tanggung jawab.

Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajiban mereka, kita dapat membentuk lingkungan yang lebih adil, damai, dan beradab.

2. Jelaskan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang harus ditegakkan dan paling sesuai dengan kondisi masyarakat sekitarmu. Jelaskan peristiwanya, pasal apa yang dilanggar, dan bagaimana solusinya!

Jawaban: Untuk menjawab soal ini, kita harus menjelaskan beberapa pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang relevan dengan situasi masyarakat sekitar, serta memberikan analisis mengenai peristiwa yang terjadi, pasal yang dilanggar, dan solusinya. Berikut adalah contoh jawaban:

Pasal 28A: Hak Hidup

Peristiwa yang terjadi:
Di lingkungan sekitar, terdapat kasus kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemukulan atau tindakan kekerasan terhadap individu yang tidak berdosa. Misalnya, kasus kekerasan domestik yang terjadi di sebuah keluarga, di mana seseorang mengalami pemukulan dari pasangannya.

Pasal yang dilanggar:

Pasal 28A UUD NRI 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Kekerasan yang terjadi jelas melanggar hak hidup dan keselamatan seseorang.

Solusi:

Solusinya adalah dengan melakukan pendekatan hukum melalui pengadilan, dengan melaporkan kasus kekerasan ke pihak berwajib (polisi). Selain itu, masyarakat harus lebih berperan dalam memberi edukasi kepada keluarga dan individu tentang pentingnya menghargai hak hidup dan keselamatan orang lain. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan, baik melalui kebijakan atau lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 27 Ayat 1: Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum