TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 2 menteri Jokowi berkomentar atas kasus korupsi timah yang melibatkan 16 orang.

Dua menteri itu adalah Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, keduanya memiliki jawaban yang berbeda saat ditanya soal korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Baca juga: 4 Menteri Kabinet Jokowi Hadir di Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini, Masing-masing Bawa 2 Anggotanya

1. Bahlil Lahadalia

Saat kasus korupsi timah jadi sorotan publik, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Senin (1/4/2024).

Dikutip dari Kompas.com, saat itu Bahlil mengatakan jika pihaknya masih melakukan kajian dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Saya kan belum tahu duduk perkara yang sesungguhnya ya, kita lagi mengkaji sampai sekarang," ujar Bahlil.

"Saya juga lagi bingung, dia ini mengerjakan di atas IUP-nya, atau di atas IUP yang lain. Dan sekarang tim kami di deputi saya lagi mempelajarinya," katanya.

Bahlil mengatakan, dalam tahap pemberian IUP kepada pengusaha, Kementerian Investasi berada diurutan paling akhir untuk meneken izin.

Sementara itu, kata dia, penentuan lahan dan titik koordinat merupakan kewenangan dari kementerian teknis.

"Di kementerian teknis. Tetapi, begitu selesai dokumennya selesai, dikirim ke Kementerian Investasi untuk diterbitkan IUP-nya. Tapi proses lelangnya, proses lokasinya di mana, titik koordinatnya di mana, itu tidak merupakan domain secara aturan di kami," ujarnya.

Baca juga: 1 Menteri Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Korupsi Timah Harvey Moeis, dkk, Sudah Ada Arahan Presiden

2. Luhut Binsar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Padjaitan buka suara soal korupsi timah.

Hal itu dikatakan Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram miliknya, Kamis (4/4/2024).

Luhut mengatakan kasus korupsi timah yang merugikan lingkungan hingga Rp 271 triliun ini bisa jadi pembelajaran.

"Ya kasus timah ini memang pembelajaran bagi kita semua. Jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan SIMBARA," ujar Luhut Binsar.

Diketahui, SIMBARA adalah sistem informasi mineral dan batu bara kementerian/ lembaga.

Sistem ini dibuat untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara.

"Semua kementerian sekarang kita dorong untuk digitalisasi dan kita link pada SIMBARA ini."

Baca juga: 2 Unggahan Sri Mulyani ala Gen Z yang Jadi Sorotan Termasuk Foto Bersama Menteri: Menyala Abangku

Luhut lalu berbicara soal SIMBARA yang sudah berhasil diterapkan untuk batu bara.

"SIMBARA ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batu bara, sehingga batu bara ini kita tahu persis asalnya darimana, jumlahnya berapa. Gradenya dan seterusnya kita tahu."

"Dengan begitu kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar karena dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua. Dan itu semua dilakukan secara otomatis."

Selanjutnya, sistem ini juga akan berlaku untuk timah sehingga mendapat pemantauan secara terpusat.

"Kita masukkan segera timah dari sistem ini, asalnya timahnya dari mana, itu sudah bayar pajak belum? Karena itu akan berdampak pada pendapatan negara," tambahnya.

Selain itu, melalui caption di Instagram, Menko Marves ini juga menyebutkan sudah ada arahan dari Presiden Jokowi.

Hal ini terkait penyelesaian sistem Go-tech yaitu digitalisasi di sektor pemerintahan.

"Dengan begitu bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara bisa bertambah serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi yang selama ini marak terjadi di sektor industri pertambangan." (TribunWow.com)