TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 2 menteri Jokowi berkomentar atas kasus korupsi timah yang melibatkan 16 orang.

Dua menteri itu adalah Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, keduanya memiliki jawaban yang berbeda saat ditanya soal korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Baca juga: 4 Menteri Kabinet Jokowi Hadir di Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini, Masing-masing Bawa 2 Anggotanya

1. Bahlil Lahadalia

Saat kasus korupsi timah jadi sorotan publik, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Senin (1/4/2024).

Dikutip dari Kompas.com, saat itu Bahlil mengatakan jika pihaknya masih melakukan kajian dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Saya kan belum tahu duduk perkara yang sesungguhnya ya, kita lagi mengkaji sampai sekarang," ujar Bahlil.

"Saya juga lagi bingung, dia ini mengerjakan di atas IUP-nya, atau di atas IUP yang lain. Dan sekarang tim kami di deputi saya lagi mempelajarinya," katanya.

Bahlil mengatakan, dalam tahap pemberian IUP kepada pengusaha, Kementerian Investasi berada diurutan paling akhir untuk meneken izin.

Sementara itu, kata dia, penentuan lahan dan titik koordinat merupakan kewenangan dari kementerian teknis.

"Di kementerian teknis. Tetapi, begitu selesai dokumennya selesai, dikirim ke Kementerian Investasi untuk diterbitkan IUP-nya. Tapi proses lelangnya, proses lokasinya di mana, titik koordinatnya di mana, itu tidak merupakan domain secara aturan di kami," ujarnya.

Baca juga: 1 Menteri Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Korupsi Timah Harvey Moeis, dkk, Sudah Ada Arahan Presiden

2. Luhut Binsar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Padjaitan buka suara soal korupsi timah.

Hal itu dikatakan Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram miliknya, Kamis (4/4/2024).

Luhut mengatakan kasus korupsi timah yang merugikan lingkungan hingga Rp 271 triliun ini bisa jadi pembelajaran.

"Ya kasus timah ini memang pembelajaran bagi kita semua. Jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan SIMBARA," ujar Luhut Binsar.

Diketahui, SIMBARA adalah sistem informasi mineral dan batu bara kementerian/ lembaga.