9 Menteri Disebut oleh Kuasa Hukum Anies-Muhaimin karena Dianggap Ikut Menangkan Prabowo-Gibran

TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 9 menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi turut disebut dalam sidang PHPU perdana, Rabu (27/3/2024).

9 Menteri itu disebutkan oleh pemohon yakni Tim Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat membacakan ringkasan.

Bambang Widjajanto selaku Tim Kuasa Hukum Anies-Muhaimin membacakan 9 Menteri yang diduga ikut terlibat dalam memenangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: 10 Vs 14, Jumlah Pengacara Anies-Muhaimin Lebih Sedikit dari Tim Prabowo-Gibran di Sidang Perdana MK

"Presiden Jokowi menggerakkan atau membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ujar Bambang Widjajanto.

1. Menteri Perdagangan = Zulkifli Hasan berkali-kali melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara

2. Menko Perekonomian = Airlangga Hartarto melakukan politisasi bansos dan meminta ucapan terima kasih masyarakat ke Jokowi di Mandalika

3. Menko Kemaritiman = Luhut Binsar memberi dukungan ke paslon 02 melalui berbagai media

4. Menteri Investasi = Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari kerja dan mendirikan gerakan relawan pason 02

Baca juga: Siapa Saja yang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Respons Istana, TKN, hingga Pengamat

5. Menteri BUMN = Erick Thohir melakukan kampanye untuk paslon 02 tanpa cuti atau mundur dari jabatan

6. Menteri Agama = Yaqut Cholil Qoumas mengatakan siap memberi 4 persen suara untuk 02 dan memberi pengarahan ke penyuluh agama untuk menangkan 02

7. Menteri Pertanian = Amran Sulaiman mengerahkan Bimtek ke berbagai daerah untuk mendukung 02

8. Menkominfo = Budi Arie Setiadi menggalang dukungan bagi paslon 02

9. Menteri Perindustrian = Agus Gumiwang mendirikan posko untuk pemenangan 02

Baca juga: Head to Head Ketua Tim Hukum 3 Paslon yang akan Bersidang di MK, Kubu Anies Vs Prabowo Vs Ganjar

Dikutip dari situs MK, berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Presiden 2024 terbagi dalam dua sesi.

Masing-masing pemohon, akan diberikan kuota 12 kursi dan ditambah dua kursi apabila calon presiden dan wakil presiden (prinsipal pemohon) hadir di persidangan.