Breaking News:

Pilpres 2024

Inkonsiten Jokowi soal Netralitas saat November 2023 dan Januari 2024: Pemerintah Pusat Harus Netral

Jokowi memberikan pernyataan yang berbeda soal netralitas dalam waku dua bulan terakhir, soal presiden boleh kampanye

Tribunnews/ Taufik Ismail
Jokowi, didampingi Prabowo, Meutya Hafid dan Agus Subianto di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024) 

Dikutip dari YouTube Kompas TV, awalnya Jokowi enggan berkomentar soal debat cawapres yang telah berlangsung.

Namun, saat ditanya soal sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses pasangan calon tertentu, Jokowi menyebut itu adalah hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang," ujar Jokowi.

"Setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lo kampanye, presiden itu boleh lo memihak," tambah Jokowi.

Baca juga: Jokowi Kunjungan Kerja, Ganjar Kampanye Sama-sama di Jawa Tengah, Tak Mau Disebut Membuntuti

Presiden menjelaskan yang tak boleh dilakukan presiden dalam berkampanye.

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, menteri juga boleh," tambah Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu menegaskan jika pilihan berkampanye atau tidak bagi presiden itu adalah hak setiap individu masing-masing.

"Semua itu pegangan aturan. Kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak," tuturnya.

"Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing." (TribunWoW.com/ Tiffany Marantika)

Sumber: TribunWow.com
Tags:
JokowiPilpres 2024PrabowoPemerintahNovember
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved