Pilpres 2024
Inkonsiten Jokowi soal Netralitas saat November 2023 dan Januari 2024: Pemerintah Pusat Harus Netral
Jokowi memberikan pernyataan yang berbeda soal netralitas dalam waku dua bulan terakhir, soal presiden boleh kampanye
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Dikutip dari YouTube Kompas TV, awalnya Jokowi enggan berkomentar soal debat cawapres yang telah berlangsung.
Namun, saat ditanya soal sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses pasangan calon tertentu, Jokowi menyebut itu adalah hak politik.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang," ujar Jokowi.
"Setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lo kampanye, presiden itu boleh lo memihak," tambah Jokowi.
Baca juga: Jokowi Kunjungan Kerja, Ganjar Kampanye Sama-sama di Jawa Tengah, Tak Mau Disebut Membuntuti
Presiden menjelaskan yang tak boleh dilakukan presiden dalam berkampanye.
"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, menteri juga boleh," tambah Jokowi.
Eks Wali Kota Solo itu menegaskan jika pilihan berkampanye atau tidak bagi presiden itu adalah hak setiap individu masing-masing.
"Semua itu pegangan aturan. Kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak," tuturnya.
"Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing." (TribunWoW.com/ Tiffany Marantika)
Sumber: TribunWow.com
Sapa 3 Partai Pendukung Ganjar-Mahfud, Megawati Sebut Tak Ada Koalisi dan Oposisi: Kerjasama |
![]() |
---|
Anies Baswedan Kaget Dirinya Cetak Sejarah dengan Datang ke Agenda Penetapan Presiden Terpilih |
![]() |
---|
Momen Jokowi Kenalkan Prabowo saat Membuka World Water Forum di Depan Para Negara Delegasi |
![]() |
---|
Reaksi 2 Kepala Negara saat Prabowo Kenalkan Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih: Sangat Muda |
![]() |
---|
2 Faktor Penyebab Prabowo dan Megawati Tak Kunjung Bertemu seusai Pilpres 2024 Menurut Pengamat |
![]() |
---|