Dampak Effendi Simbolon Sebut Prabowo Cocok Nahkodai Bangsa, Ditegur PDIP: Diatur oleh Partai

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR Partai PDIP Effendi Simbolon dipanggil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait pernyataannya.

Diketahui, Effendi Simbolon telah mengundang bakal calon presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara.

Tak hanya itu, Effendi Simbolon bahkan mengatakan Prabowo Subianto cocok menahkodai bangsa,

Efeknya, Effendi Simbolon diminta untuk berada di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 10 Juli 2023.

Baca juga: Klarifikasi Effendi Simbolon seusai Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI, PDIP Belum Beri Sanksi

Sekitar satu jam 20 menit, Effendi menghadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Pertemuan tiga kader PDI-P ini pun digelar tertutup.

Sesudah pertemuan, Hasto, Komarudin dan Effendi memberikan keterangan pers.

Klarifikasi Effendi

Dalam konferensi pers, sosok yang lebih banyak berbicara adalah Hasto Kristiyanto.

Terlihat Hasto dan Komarudin menggunakan baju merah seragam PDIP, sedangkan Effendi Simbolon memakai jaket, baju serta celana serba hitam.

Baca juga: Profil dan Sosok Effendi Simbolon, Politisi Senior PDIP Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Menurut Hasto, berdasarkan keterangan Effendi, Prabowo diundang dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023), sebagai Menteri Pertahanan.

Dan sebagai tamu undangan pula, menjadi wajar apabila Prabowo dipuji dan tidak satu pun lontaran kritik yang dikeluarkan Effendi terhadapnya.

"Nah, di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang enggak mungkin dikritik di depan umum, kan enggak mungkin," tutur Hasto dalam konferensi pers, Senin. 

Saat memberikan klarifikasi, lanjut Hasto, Effendi menjelaskan bahwa ia turut mengkritik kebijakan Prabowo, misalnya membeli pesawat bekas.

"Pak Effendi di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat obyektif terkait dengan kebijakan dari Menhan Bapak Prabowo," ujar Hasto.