Klarifikasi Effendi Simbolon seusai Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI, PDIP Belum Beri Sanksi

TRIBUNWOW.COM - Politisi senior PDIP Effendi Simbolon dipanggil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP seusai mengundang Prabowo Subianto dalam sebuah acara dan menyebut Menteri Pertahanan itu cocok menakhodai bangsa.

Dilansir Kompas.com, pemanggilan itu dilakukan pada Senin (10/7/2023) di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekitar satu jam 20 menit, Effendi menghadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Baca juga: Kelakar Prabowo soal Rencana Pertemuan Cak Imin dan Megawati: Saya Gak Tahu Kapan Diterima Bu Mega

Pertemuan tiga kader PDIP ini pun digelar tertutup.

Sesudah pertemuan, Hasto, Komarudin dan Effendi memberikan keterangan pers.

Klarifikasi Effendi

Dalam konferensi pers, sosok yang lebih banyak berbicara adalah Hasto Kristiyanto.

Terlihat Hasto dan Komarudin menggunakan baju merah seragam PDIP, sedangkan Effendi Simbolon memakai jaket, baju serta celana serba hitam.

Menurut Hasto, berdasarkan keterangan Effendi, Prabowo diundang dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023), sebagai Menteri Pertahanan.

Dan sebagai tamu undangan pula, menjadi wajar apabila Prabowo dipuji dan tidak satu pun lontaran kritik yang dikeluarkan Effendi terhadapnya.

"Nah, di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang enggak mungkin dikritik di depan umum, kan enggak mungkin," tutur Hasto dalam konferensi pers, Senin.

Saat memberikan klarifikasi, lanjut Hasto, Effendi menjelaskan bahwa ia turut mengkritik kebijakan Prabowo, misalnya membeli pesawat bekas.

"Pak Effendi di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat obyektif terkait dengan kebijakan dari Menhan Bapak Prabowo," ujar Hasto.

Baca juga: Minta Kader Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi, Prabowo Ogah Sesumbar Janji di Pilpres 2024

"Misalnya, terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan berpotensi melanggar undang-undang (UU)," sambungnya.

Selain pesawat bekas, lanjut Hasto, Effendi juga mengkritik kebijakan soal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dianggap tidak dipersiapkan dengan baik.