Klarifikasi Effendi Simbolon seusai Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI, PDIP Belum Beri Sanksi

Namun, politisi asal Yogyakarta ini tak menyebutkan pengadaan alutsista yang dimaksud.

"Nah dengan demikian, Pak Effendi menyampaikan hal-hal yang bersifat obyektif dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi 1," katanya.

Belum Beri Sanksi

Hasto menegaskan bahwa partainya belum memberikan sanksi terhadap Effendi usai pemanggilan kemarin.

Menurut dia, pemberian sanksi atau tidaknya dari DPP terhadap Effendi, akan dilakukan pada rapat selanjutnya.

Adapun pemanggilan terhadap Effendi merupakan tahapan pertama dari berbagai proses atau mekanisme yang ada di PDIP.

"Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi," beber Hasto.

"Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai," sambungnya.

Ia menjelaskan, DPP memiliki dua jalur dalam memanggil kader-kader partainya 'yang bermasalah'.

DPP akan menggelar rapat untuk menetapkan pemanggilan atau klarifikasi terhadap kader.

"Kemudian, nanti dibawa di dalam rapat DPP partai," imbuh dia.

Baca juga: Peluang Erick Thohir Berpasangan dengan Prabowo atau Ganjar, PAN Terus Dekati Kedua Bacapres

'Warning' dari DPP

Sementara itu, Komarudin Watubun mengatakan, pihaknya mengingatkan Effendi pada saat pemanggilan secara tertutup.

Ia mengatakan bahwa pada dasarnya kader PDIP tidak boleh bebas dalam berbicara. Setiap kader PDIP pun selalu terikat pada aturan partai.

"Itu yang saya warning di dalam (saat klarifikasi). Ketika kau menjadi anggota partai, maka seluruh kebebasanmu diatur oleh partai. Tidak bisa lagi sebebas-bebasnya. Kalau mau bebas jangan di partai," tegas Komarudin.