Dampak Effendi Simbolon Sebut Prabowo Cocok Nahkodai Bangsa, Ditegur PDIP: Diatur oleh Partai

"Misalnya, terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan berpotensi melanggar undang-undang (UU)," sambungnya.

Baca juga: PDIP Terpecah? Politisi Senior Efendi Simbolon Terang-terangan Dukung Prabowo Bukan Ganjar Pranowo

Selain pesawat bekas, lanjut Hasto, Effendi juga mengkritik kebijakan soal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dianggap tidak dipersiapkan dengan baik.

Namun, politisi asal Yogyakarta ini tak menyebutkan pengadaan alutsista yang dimaksud.

"Nah dengan demikian, Pak Effendi menyampaikan hal-hal yang bersifat obyektif dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi 1," katanya.

Belum beri sanksi

Hasto menegaskan bahwa partainya belum memberikan sanksi terhadap Effendi usai pemanggilan kemarin.

Menurut dia, pemberian sanksi atau tidaknya dari DPP terhadap Effendi, akan dilakukan pada rapat selanjutnya.

Adapun pemanggilan terhadap Effendi merupakan tahapan pertama dari berbagai proses atau mekanisme yang ada di PDI-P.

"Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi," beber Hasto. 

"Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai," sambungnya.

Ia menjelaskan, DPP memiliki dua jalur dalam memanggil kader-kader partainya 'yang bermasalah'.

DPP akan menggelar rapat untuk menetapkan pemanggilan atau klarifikasi terhadap kader.

"Kemudian, nanti dibawa di dalam rapat DPP partai," imbuh dia.

Baca juga: Koalisi Prabowo dan Cak Imin Berpeluang Runtuh, PKB Merapat ke PDIP Dukung Ganjar: Dikerjai

'Warning' dari DPP

Sementara itu, Komarudin Watubun mengatakan, pihaknya mengingatkan Effendi pada saat pemanggilan secara tertutup.