Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Beda Sikap dengan Wapres, Luhut Minta Warga yang Tak Berhak untuk Pindah dari Sekitar Depo Pertamina
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta warga yang tak berhak untuk direlokasi dari sekitar Depo Pertamina Plumpang yang kebakaran.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Maruf Amin Desak Relokasi Depo Plumpang
Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau adanya kajian dan rencana penataan ulang.
Menanggapi ramainya desakan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati turut buka suara.
Baca juga: Mimpi Pacaran dengan Rhoma Irama hingga Batal Haji, Berikut Kisah Korban Kebakaran Depo Pertamina
Diketahui, insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang sejauh ini telah menewaskan 19 orang, sementara 50 lainnya luka-luka.
Sejumlah video amatir yang dibagikan di media sosial, menunjukkan ledakan hebat dan parahnya kebakaran di kawasan tersebut.
Untuk menanggulangi agar hal yang sama tak lagi terjadi ke depannya, Maruf Amin pun mengusulkan agar depo tersebut dipindah ke wilayah pelabuhan.
"Saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo," ujar Maruf Amin dikutip Tribunnews.com, Sabtu (4/3/2023).
"Kemudian daerah ini akan ditata ulang supaya lebih teratur lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai suatu daerah yang berada di wilayah ibukota," imbuhnya.
Baca juga: Suasana Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Terdengar Ledakan Berkali-kali dari Rumah para Warga
Ditemui saat peninjauan ke lokasi kebakaran pada Sabtu (4/3/2023), Erick Thohir akan melakukan evaluasi pada bangunan-bangunan BUMN yang dapat membahayakan masyarakat.
Rencananya, Erick Thohir akan melakukan penataan ulang agar ada batas keamanan dan jauh dari permukiman warga sekitar.
"Kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi objek vital, saya rasa tidak hanya kilang tapi juga (pabrik) pupuk yang saya tinjau sumatera selatan itu, buffer antara titik keamanan dan tentu titik masyarakat masih terlalu dekat," kata Erick Thohir.
"Inilah yg kita mau zoning ulang, tata ulang supaya ada batas. Tidak hanya Pertamina tapi juga PLN termasuk Pupuk. Supaya ada batas kemanan untuk bisa masyarakat tinggal," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, depo tersebut awalnya dibangun jauh dari permukiman penduduk pada tahun 1972 dan mulai difungsikan pada tahun 1974.
Seiring berjalannya waktu, kepadatan di Jakarta makin meningkat sehingga penduduk membuat rumah mereka di lahan sekitar depo.
Rapatnya jarak rumah penduduk dan lokasinya yang terlalu berdekatan dengan depo tersebut menjadi sorotan Kapolri.
