Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Warga Desak Depo Pertamina Plumpang Pindah, Lurah Akui Mayoritas Penduduk Tak Punya Sertifikat Tanah
Warga mendesak agar Depo Pertamina Plumpang yang terbakar untuk direlokasi menjauhi permukiman.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Sejumlah warga Koja, Jakarta Utara, meminta agar depo Pertamina Plumpang yang kebakaran direlokasi untuk kemudian hari.
Dilansir TribunWow.com, warga menilai depo yang telah digunakan sejak tahun 70an tersebut sekarang terlalu dekat dengan permukiman.
Di sisi lain, lurah setempat mengatakan bahwa para warga sekitar mayoritas tak memiliki sertifikat tanah.
Baca juga: Maruf Amin hingga Erick Thohir Desak Relokasi Depo Plumpang Buntut Kebakaran, Dirut Pertamina: Nanti
Sebagaimana diketahui, depo tersebut awalnya dibangun jauh dari permukiman penduduk pada tahun 1972 dan mulai difungsikan pada tahun 1974.
Seiring berjalannya waktu, kepadatan di Jakarta makin meningkat sehingga penduduk membuat rumah mereka di lahan sekitar depo meski berisiko.
Setelah kebakaran terjadi, warga pun meminta agar depo tersebut dipindahkan dari lingkungan mereka.
"Kalau bisa pilih, dijauhin saja (Depo Pertaminanya) dari permukimannya," kata Warsinah (48), warga Rawa Badak Selatan, Koja, dikutip dari Kompas.com, Minggu (5/3/2023).
"Permukiman mah jangan (direlokasi), sudah betah, anak cucu saya tinggal di situ. Menantu saya juga di situ," imbuhnya.
Baca juga: Gunakan Drone, Polisi Selidiki Titik Api untuk Cari Unsur Kelalaian dalam Kebakaran Depo Pertamina
Hal senada diungkapkan oleh Rohani (49) yang memilih agar depo Pertamina dipindah.
Namun, jika terpaksa dirinya yang harus direlokasi, Rohani mewanti-wanti agar tak ditempatkan di rusun.
"Ya di mana saja (relokasinya), asal jangan di rusun. Kalau rusun, kesannya tertutup, enggak suka, enggak lihat matahari. Kalau saya mah sukanya lingkungan, biarpun kecil tapi lingkungan (permukiman) gitu," ujar Rohani.
Sementara itu, Lurah Rawa Badak Selatan Suhaena mengakui bahwa mayoritas warga di lingkungannya tak memiliki sertifikat tanah.
Kebanyakan dari warga hanya mempunyai IMB kawasan sebagai izin membangun, bukan memiliki lahan.
"Kalau itu, IMB kawasan. Jadi, untuk mengakui bangunan saja, tapi bukan untuk lahan," terang Suhaena dikutip Kompas.com, Minggu (5/3/2023).
"Untuk bangunannya saja, bukan tanahnya. IMB untuk bangunan saja, bukan untuk lahan. Pemiliknya ya bangun bangunan saja."
