Jokowi Panggil Seluruh Menteri Jelang Isu Reshuffle 1 Februari, Airlangga Beri Kode: Tunggu Rabu

"Ya namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya, ya yang tahu nilai berapa nilai berapa itu hanya bos saja, kami sesama sopir angkot gaboleh mendahului dan saling menilai, saya kan belom tentu bagus juga masa mau nilai yang lain," lanjutnya.

Senada dengan Bahlil, Budi Waseso mengaku tak tahu menahu mengenai evaluasi kinerja para menteri.

Ia mengaku hanya datang rapat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerjanya.

"Waduh saya gak tau itu ya karena tugas saya kan. Saya kan levelnya di Dirut ya. Hanya pelaksana untuk kegiatan sebagian," terang Budi Waseso.

Kompak dengan rekan lain, Zulkifli Hasan juga mengaku tak tahu menahu mengenai reshuflle tersebut.

"Saya ngurusin beras, ngurusin cabe ngurusin telur daging ayam, kalau reshuffle itu punya haknya Bapak," tegasnya.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Duga Perindo hingga PSI Minta Jokowi Jatah Kursi Menteri

Jika Jokowi Reshuffle Menteri NasDem

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai isu reshuffle menteri dari Partai NasDem tak berkaitan dengan pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dilansir TribunWow.com, wacana tersebut muncul setelah santer digaungkan PDIP dan disinyalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun perombakan Kabinet Indonesia Maju yang diduga menyasar Partai NasDem tersebut karena pemilihan koalisi yang tak sejalan dengan pemerintah.

Baca juga: Desak Jokowi agar Reshuffle, PDIP Disebut Terang-terangan Tak Suka NasDem Usung Anies Baswedan

Meski begitu, pihak Partai NasDem menegaskan bahwa mereka masih berkomitmen untuk mendampingi pemerintahan Jokowi hingga akhir.

"Menurut saya, sulit buat NasDem mengatakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari rezim ini, tapi di sisi lain sekarang intens berkomunikasi dengan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah," kata Yunarto dikutip Kompas.com, Jumat (6/1/2023).

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?"

Baca juga: Makin Panas dengan PDIP Buntut Isu Reshuffle, NasDem: Kalau Mau Ambil Kursi Ya Bicara sama Presiden

Menurut Yunarto, jika NasDem berkoalisi dengan Demokrat dan PKS dengan mengusung nama 'Koalisi Perubahan', maka pimpinan partai dianggap memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

Seperti contohnya pembangunan IKN dan kenaikan harga BBM di mana Demokrat dan PKS memiliki pendapat berbeda.