Pimpinan Tentara Muslim Ramzan Kadyrov Protes Rusia Larang Prajurit Chechnya Tumbuhkan Jenggot

Dalam KTT tersebut diketahui perundingan konflik di Ukraina akan dibahas tanpa kehadiran Rusia.

Pembahasan akan berfokus pada 10 poin rencana damai yang sempat dibahas oleh pemerintah Ukraina.

Isi dari 10 poin tersebut di antaranya adalah meminta Rusia untuk mundur dari teritorial yang telah mereka kuasai, meminta Rusia untuk membayar kerusakan akibat konflik hingga membawa konflik Ukraina ke pengadilan kejahatan perang.

10 poin perdamaian itu telah ditolak oleh Rusia.

Pemerintah Rusia menegaskan terbuka untuk bernegosiasi selama Ukraina mau mengakui status Donets, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye sebagai bagian dari Rusia.

Baca juga: Sebelum Rusia Menyerang, Bos CIA Diam-diam Pergi ke Ukraina Peringatkan Zelensky Terancam Dibunuh

Ukraina Berpotensi Dipaksa Berdamai

Bukan hal yang mustahil jika nanti Ukraina dipaksa oleh negara-negara barat untuk berdamai dengan Rusia.

Prediksi ini disampaikan oleh dua mantan menteri pemerintah Amerika Serikat (AS) yakni mantan Menteri Sekretaris Negara AS, Condoleezza Rice dan mantan Menteri Pertahanan AS, Robert Gates.

Dikutip TribunWow dari rt, kedua menteri ini menjelaskan bagaimana pemerintah Ukraina saat ini kehidupan ekonominya sepenuhnya bergantung kepada bantuan negara asing.

Baca juga: Kehebatan Kendaraan Militer Ukraina Kiriman Prancis, Jerman dan AS, Siap Gempur Rusia di Musim Semi

Apabila pada serangan selanjutnya Ukraina gagal maka ngara-negara barat berpotensi menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk berdamai dengan Presiden Rusia Vladmir Putin.

Ukraina sempat menyatakan akan melakukan serangan besar-besaran pada musim semi nanti pada September 2023.

Namun menurut Rice dan Gates, kondisi militer Ukraina saat ini diprediksi tidak akan bisa bertahan lama dari gempuran Rusia.

Di sisi lain, intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia akan memerintahkan mobilisasi tahap kedua untuk mengirim tentara wajib militer ke medan perang.

Dilansir TribunWow.com, setelah memberlakukan wajib militer pada bulan Oktober 2022, Rusia disebut akan melakukan hal yang sama pada Januari 2023 ini.

Meski Presiden Rusia Vladimir Putin membantah, namun sejumlah pengamat maupun konten kreator pro-Moskow menilai hal tersebut tak akan terelakkan lagi.

Baca juga: Ajukan Syarat Khusus, Putin Buka Kesempatan untuk Bahas Perdamaian Rusia dengan Ukraina