Perang akan Berlarut-larut, Eks Dubes Inggris Ungkap Kelanjutan Babak Baru Rusia Vs Ukraina

2. Aksi Menolak Perang

Seorang pengusaha Rusia, Oleg Tinkov, telah berbicara menentang perang 'gila' di Ukraina dan menggambarkan pendukung aksi militer Moskow sebagai 'orang bodoh'.

Dalam sebuah posting Instagram, Tinkov, yang telah diberi sanksi oleh pemerintah Inggris, mengatakan 90% orang Rusia menentang perang.

Baca juga: Sampai Kerahkan Kekuatan Militer ke Mariupol, Mengapa Rusia Anggap Kota Kecil di Ukraina Berharga?

Baca juga: Putin Beri Penghargaan pada Pasukan Rusia yang Dituding Ukraina Lakukan Kekejaman di Bucha

3. Tantangan Rusia Kuasai Donbas

Rusia telah meningkatkan serangannya di Donbas tetapi kemajuannya terhambat tantangan lingkungan, logistik dan teknis.

"Ketidakmampuan Rusia untuk membasmi perlawanan di Mariupol dan serangan tanpa pandang bulu mereka, yang telah merugikan penduduk sipil, merupakan indikasi kegagalan mereka yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan mereka secepat yang mereka inginkan," kata Kementerian Pertahanan Inggris pada Selasa malam.

Dikabarkan, Rusia telah mengerahkan hingga 20.000 tentara bayaran dari Suriah, Libya dan tempat lain di wilayah Donbas Ukraina.

Seorang pejabat Eropa mengatakan tentara bayaran dikirim ke medan perang tanpa alat berat atau kendaraan lapis baja.

4. Suplai Amunisi Ukraina

Dalam pidato malamnya, Zelensky mengklaim bisa memenangkan perang jika memiliki kekuatan persenjataan seperti Rusia.

Ia pun kembali menyerukan agar negara-negara sekutu segera mengirimkan suplai senjata.

"Jika Ukraina memiliki akses ke semua senjata yang dibutuhkan dan yang sebanding dengan senjata yang digunakan oleh Federasi Rusia, kita pasti sudah mengakhiri perang ini," kata Zelensky.

"Tidak adil jika Ukraina masih dipaksa untuk meminta apa yang telah disimpan mitranya di suatu tempat selama bertahun-tahun."

Menanggapi hal ini, Presiden AS, Joe Biden, kembali mengumumkan paket bantuan militer lain untuk Ukraina.

Bantuan tersebut diprediksi akan sebanding dengan bantuan $ 800 juta (sekitar Rp 11 miliar) yang diumumkan presiden AS pekan lalu.