Breaking News:

Terkini Daerah

Terlibat Kasus Asusila, Oknum Polisi di NTT Tak Terima Dipecat dan Malah Guggat Kapolda ke PTUN

Kapolda NTT mengaku siap atas gugatan itu bahkan mengatakan yakin bahwa mantan anggotanya itu sudah melanggar kode etik dan mencederai nama organisasi

Penulis: Afzal Nur Iman
Editor: Lailatun Niqmah
Tribunnews.com
Ilustrasi oknum polisi. Eks anggota polisi yang dipecat melakukan tindak asusila kini menggugat Kapolda NTT. 

TRIBUNWOW.COM - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Lotharia Latif didugat mantan anggotanya Johanes Imanuel Nenosono yang tidak terima setelah dipecat karena kasus asusila. 

Kapolda NTT mengaku siap atas gugatan itu bahkan mengatakan yakin bahwa mantan anggotanya itu sudah melanggar kode etik dan mencederai nama organisasi.

”Silakan mengajukan gugatan ke PTUN, itu hak yang bersangkutan dengan melalui mekanisme yang berlaku."

"Polda NTT siap dan akan menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan tersebut," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, Minggu (21/11/2021), dikutip dari Pos Kupang.

Baca juga: Curhat Istri Oknum Polisi Hartanya Dikuras Suami Tukang Selingkuh: Saya Juga Jadi Korban KDRT

Baca juga: 1 Bulan Menghilang, Oknum Polisi di NTT Tinggalkan Istri dan Anak demi Wanita Lain

Gugatan tersebut diterima Polda NTT sebagaimana Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang nomor : 33/G/2021/PTUN-KPG tanggal 10 November 2021.

Hal ini merupakan buntut kasus pemecatan anggota polisi berpangkat Bripda pada bulan September lalu. 

Johanes Imanuel Nenosono resmi dipecat berdasarkan surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) nomor : KEP/393/IX/2021.

"Karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat  (1) huruf B, pasal 11 huruf C Peraturan Kapolri nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri," paparnya.

Krisna menyebut, Johanes dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah melalui mekasnisme yang sesuai prosedur di kepolisian. 

Menurutnya, kasus pelanggaran yang dilakukan Johanes sudah masuk kategori yang sudah tidak bisa lagi dibina oleh institusi kepolisian.

Karena, Polda NTT sudah mencoba melakukan pembinaan dan dianggap tidak berhasil.

Baca juga: Berusaha Tutupi Nama dan Wajah, Viral Oknum Polisi di Medan Dikepung Warga Gara-gara Minta Uang

“Polda NTT sudah melaksanakan proses  yang benar. Setiap pelanggaran anggota selalu dilaksanakan pembinaan terhadap pelanggar untuk memperbaiki kesalahannya," ujarnya.

Jika pembinaan itu belum ada perbaikan, maka dilanjutkan dengan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Polda juga, kata dia, sudah melaksanakan banding ke KKEP dan sebelum Kapolda memutuskan PTDH telah melalui rapat dewan pertimbangan pimpinan dengan melibatkan pimpinan di masing-masing pimpinan satuan kerja.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved