Indonesia dan Malaysia Suarakan Kekecewaan, Tak Ada Perkembangan Perdamaian Junta Myanmar

TRIBUNWOW.COM – Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyuarakan kekecewaan mereka atas komitmen militer Myanmar terhadap rencana perdamaian yang sudah disepakati pada Senin (4/10/2021).

Ungkapan kekecewaan itu dinyatakan menjelang pertemuan puncak regional pada akhir bulan ini.

Dilansir dari The Straits Time, Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang memberikan pendapatnya atas ketiadaan respon positif dari pihak militer Myanmar, terkait upaya perdamaian yang selama ini dilakukan oleh ASEAN.

Baca juga: Junta Myanmar Tahan 100 Kerabat Aktivis sebagai Sandera, Ada Anak-anak

Baca juga: Myanmar Didesak Beberapa Negara Hentikan Kekerasan, Mulai dari Indonesia hingga Inggris

Militer Myanmar telah dikecam oleh masyarakat internasional atas kudeta 1 Februari untuk menjatuhkan pemerintahan Aung San Suu Kyi saat itu.

Amerika Serikat, China dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mendukung upaya diplomatik utusan ASEAN untuk melakukan dialog, dengan melibatkan junta dan lawannya guna mengakhiri krisis di Myanmar.

“Tidak ada kemajuan berarti di Myanmar. Militer belum memberikan respon positif terhadap apa yang telah diupayakan oleh utusan khusus tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Menlu ASEAN pada Senin (4/10/2021).

"Sebagian besar anggota menyatakan kekecewaan," tambahnya.

"Beberapa negara menyatakan bahwa ASEAN tidak dapat bertindak seperti biasa, ketika melihat perkembangan ini."

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, menyebut bahwa dirinya kecewa karena otoritas Myanmar tidak bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN, melalui akun Twitternya.

Saifuddin Abdullah juga menyatakan, jika tidak ada kemajuan dalam upaya perdamaian dengan junta Myanmar, akan sulit untuk meminta ketua Dewan Administrasi Negara (SAC) di KTT ASEAN.

Kegagalan Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN akan mempersulit pemimpin junta di negara itu menghadiri pertemuan puncak ASEAN.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan utusan khusus tersebut telah memberi tahu ASEAN tentang tantangan yang dihadapinya di Myanmar.

Dia mengatakan para menteri sudah mendesak SAC, sebutan bagi junta, untuk bekerja sama.

Belum jelas apakah proposal telah dibuat untuk mengecualikan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dari KTT akhir bulan ini, tepatnya pada 26 hingga 28 Oktober mendatang.

Sebelumnya, junta Myanmar menyatakan tidak mungkin mengizinkan pertemuan utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai upaya dialog menuju perdamaian, dikutip dari AFP pada Sabtu (1/10/2021).

ASEAN sempat menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof, sebagai untusan khusus di Myanmar.

Erywan Yusof telah meminta untuk diberikan akses penuh ke semua pihak, termasuk dengan Aung San Suu Kyi, ketika mengunjungi Myanmar, sehari setelah penunjukannya sebagai utusan khusus oleh ASEAN pada 7 Agustus lalu.

“Sulit untuk mengizinkan pertemuan dengan mereka yang menghadapi persidangan,” kata juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun.

"Kami akan mengizinkan pertemuan dengan pejabat resmi," tambahnya tanpa memberikan perincian lebih lanjut tentang kapan Myanmar akan memberikan izin kepada utusan ASEAN untuk berkunjung.

Aung San Suu Kyi saat ini diadili atas sejumlah tuduhan sejak penggulingannya dalam kudeta militer 1 Februari.

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Umumkan Perang Lawan Junta Militer, Panic Buying Terjadi di Yangon

Baca juga: Ajak Warga Memberontak, Pemerintah Bayangan di Myanmar Umumkan Perang Lawan Junta Militer

Wanita berusia 76 tahun itu telah menghabiskan sekitar setengah dari tiga dekade terakhir dalam berbagai bentuk penahanan.

Kasus pertama yang membuatnya diadili di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, adalah tuduhan yang mencakup impor ilegal dan kepemilikan radio walkie talkie serta pelanggaran atas protokol Covid-19.

Aung San Suu Kyi dikatakan telah mengimpor walkie talkie tanpa izin.

Dia juga telah dituduh menerima suap dalam jumlah besar dan didakwa dengan pelanggaran terkait kerahasiaan informasi negara yang lebih serius.

Aung San Suu Kyi dapat menghadapi puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.

Sejak pemerintahan Myanmar diambil alih oleh militer yang dipimpin Min Aung Hlaing, negara itu menjadi kacau.

Kudeta telah memicu protes yang ditanggapi militer dengan kekerasan, hingga lebih dari 1.100 orang tewas menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Upaya pendamaian dan penyelesaian konflik di Myanmar telah dilakukan oleh ASEAN melalui dialog.

Bulan lalu, junta militer sempat bersedia melakukan gencatan senjata hingga akhir tahun agar bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan dengan aman di Myanmar.

ASEAN berkomitmen untuk memberikan bantuan sebanyak Rp 113 miliar bersama dengan pihak-pihak lain. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Myanmar lain