Myanmar Didesak Beberapa Negara Hentikan Kekerasan, Mulai dari Indonesia hingga Inggris

TRIBUNWOW.COM – Pemerintah bayangan Myanmar sempat mengumumkan perang melawan junta pada Selasa (7/9/2021) lalu, membuat negara-negara ASEAN seperti Indonesia hingga Inggris sebagai negara Barat meminta mereka hentikan kekerasan.

Dilansir dari Reuters, Myanmar didesak untuk bisa menahan diri dan menginzinkan pendistribusian bantuan kemanusiaan.

Indonesia menyatakan keamanan diperlukan agar pemberian bantuan kemanusiaan yang telah direncanakan ASEAN dapat berjalan.

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Umumkan Perang Lawan Junta Militer, Panic Buying Terjadi di Yangon

Baca juga: Ajak Warga Memberontak, Pemerintah Bayangan di Myanmar Umumkan Perang Lawan Junta Militer

“Semua pihak harus memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah.

Indonesia diketahui telah menjadi satu di antara sepuluh negara anggota ASEAN yang paling sering ikut serta dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

Sementara itu, Pete Vowles sebagai Duta Besar Inggris untuk Myanmar mengutuk kudeta militer penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari sebagai tindakan brutal.

Pete Vowles mendesak semua pihak untuk bisa terlibat dalam dialog.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menyatakan kekesalannya karena merasa tidak ada kemajuan dalam rencana perdamaian di Myanmar yang telah diusahakan oleh ASEAN.

“Sekarang dengan adanya peristiwa baru (deklarasi perlawanan pemerintah bayangan Myanmar), kami harus kembali ke perencanaan (penyelesaian krisis) lagi,” ungkap Saifuddin Abdullah dalam konferensi pers.

Amerika Serikat (AS) melalui juru bicara Departemen Luar Negeri mencatat deklarasi perang defensif dan memantau perkembangan lebih lanjut di Myanmar.

Mereka berharap baik junta maupun pemerintah bayangan tidak menggunakan kekerasan agar pengiriman bantuan bisa dilakukan.

“Kami tidak mendukung kekerasan sebagai solusi untuk krisis (Myanmar) saat ini,” kata juru bicara itu.

Di sisi lain, China mengambil langkah yang berbeda dengan negara Barat yang mengutuk kudeta mliter di Myanmar.

Baca juga: Tuduhan Dibatalkan, Junta Myanmar Bebaskan Biksu Ashin Wirathu

China yang memiliki kepentingan ekonomi cukup besar di Myanmar, menyatakan tidak akan melakukan intervensi atas apa yang terjadi di negara itu.

“Jika bentrokan bersenjata terjadi dan aksi ekstremis politik diberi dukungan, maka negara itu akan mengalami pertempuran dan masalah tanpa akhir,” ujar Pemerintah China melalui surat kabar The Global Times.