Ajak Warga Memberontak, Pemerintah Bayangan di Myanmar Umumkan Perang Lawan Junta Militer

TRIBUNWOW.COM – Pemerintah bayangan Myanmar mengumumkan perang melawan junta militer yang telah menggulingkan pemerintahan dalam kudeta Februari lalu pada Selasa (7/9/2021).

Dilansir dari Kyodo News, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) menyatakan “perang defensif” melawan militer dan menyerukan warga untuk memberontak terhadap junta.

Hal itu dinyatakan oleh Duwa Lashi La, penjabat presiden pemerintah bayangan Myanmar dalam video pidatonya yang diunggah di situs Facebook sekaligus mengumumkan keadaan darurat.

Baca juga: Perwakilan ASEAN Minta Temui Aung San Suu Kyi dalam Pembicaraan Konflik Junta di Myanmar

Baca juga: Tuduhan Dibatalkan, Junta Myanmar Bebaskan Biksu Ashin Wirathu

Dalam pidatonya, Duwa Lashi La memaparkan militer telah menahan atau membunuh banyak orang sejak menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dan merebut kekuasaan.

“Dengan tanggung jawab untuk melindungi kehidupan dan harta benda rakyat, Pemerintah Persatuan Nasional meluncurkan perang pertahanan rakyat melawan junta militer,” ungkapnya.

Duwa Lashi La juga meminta pasukan keamanan nasional untuk bergabung dengan mereka.

Begitu pula dengan kelompok etnis bersenjata yang diharapkan segera menyerang militer.

“Karena ini adalah revolusi publik, semua warga di seluruh Myanmar, memberontak melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara,” tambahnya, dikutip dari Al Jazeera pada Selasa (7/9/2021).

Para petinggi yang ditunjuk oleh junta juga diminta untuk mengundurkan diri dari pemerintahan.

"Mulai hari ini dan seterusnya, semua pegawai negeri sipil di bawah dewan militer, kami memperingatkan dan melarang Anda pergi ke kantor," kata Duwa Lashi La.

“Simpan perbekalan dan obat-obatan yang diperlukan,” tambahnya.

Namun, hingga kini belum jelas apakah pertempuran akan terjadi dan tidak ada komentar langsung dari para jenderal Myanmar.

Sejak pemerintahan Myanmar diambil alih oleh militer yang dipimpin Min Aung Hlaing, negara itu menjadi kacau.

Pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan pada 1 Februari lalu dan kudeta memicu protes yang ditanggapi militer dengan kekerasan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengungkapkan ada 1.049 kematian dan 7.904 orang ditangkap.

Baca juga: Junta Myanmar Setujui Usulan Gencatan Senjata ASEAN hingga Akhir Tahun

Baca juga: Myanmar Kian Memanas, Pabrik China Dibakar karena Dinilai Dukung Kudeta, Lebih dari 30 Orang Tewas