Myanmar Kian Memanas, Pabrik China Dibakar karena Dinilai Dukung Kudeta, Lebih dari 30 Orang Tewas

TRIBUNWOW.COM - Kondisi di Myanmar semakin memanas dan memburuk, bahkan pabrik-pabrik China menjadi sasaran pembakaran.

Disebutkan, pasukan keamanan Myanmar menewaskan sedikitnya 22 pengunjuk rasa anti-kudeta di Kota Hlaingthaya, barat Yangon, areal industri di Myanmar pada Minggu (14/3/2021).

Menurut kelompok advokasi, insiden itu terjadi setelah pabrik-pabrik yang didanai China dibakar.

Baca juga: Tak Mau Tembak Demonstran, Ini Kisah Polisi Myanmar yang Pilih Mengungsi ke India: Tak Berbuat Jahat

Selain itu, ada 16 pengunjuk rasa yang tewas di lokasi lainnya, lapor Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), dikutip dari Reuters.

Total ada 30 lebih demonstran tewas akibat tindakan keras aparat, menjadikannya hari berdarah sejak kudeta pada 1 Febuari lalu.

Kedutaan Besar China mengatakan banyak karyawan pabrik asal China yang terluka dan terperangkap dalam insiden pembakaran.

Diketahui, China dipandang sebagai pendukung junta militer untuk menguasai dan mengambil alih Myanmar.

Kedutaan Besar China menilai insiden itu "sangat parah".

"China mendesak Myanmar untuk mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan memastikan keselamatan jiwa dan properti perusahaan dan personel China di Myanmar," pernyataan Kedubes China.

Halaman Facebook Kedubes China dihujani komentar negatif dalam bahasa Myanmar dan lebih dari 29.000 netizen menggunakan emoji wajah tertawa.

Pemimpin protes, Ei Thinzar Maung, mengatakan di Facebook hanya dua pabrik yang dibakar untuk saat ini.

"Jika Anda ingin berbisnis di Myanmar secara stabil, hormati orang Myanmar," katanya.

"Fighting Hlaingthaya, kami bangga padamu!!"

Baca juga: Pasukan Keamanan Myanmar Bunuh 12 Orang Tak Bersenjata dalam Aksi Protes, Termasuk Anak 13 Tahun

Tidak jelas siapa yang melakukan aksi itu di pabrik garmen tersebut dan tidak ada kelompok yang mengakui.

Diketahui sentimen anti-China mulai meningkat sejak kudeta pada awal Februari lalu.