Breaking News:

Konflik di Afghanistan

Taliban Berencana Adopsi Konstitusi Milik Raja Zahir Shah, Afghanistan akan Pakai Sistem Kerajaan

Taliban umumkan rencana gunakan sistem monarki dan mengadopsi konstitusi tahun 1964 dengan beberapa amandemen yang disesuaikan dengan prinsip Syariah.

AFP/Aamir Qureshi
Tentara Taliban di Afghanistan. Taliban umumkan rencana gunakan sistem monarki untuk Afghanistan dan mengadopsi konstitusi tahun 1964 dengan beberapa amandemen yang disesuaikan dengan prinsip Syariah pada Selasa (28/9/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Taliban mengumumkan rencana mereka untuk menerapkan sistem kerajaan atau monarki sementara waktu yang diadopsi dari konstitusi tahun 1964 pada Selasa (28/9/2021).

Menteri Kehakiman Afghanistan bentukan Taliban, Mawlavi Abdul Hakim Sharaee, mengungkapkan kelompok itu akan memperkenalkan konstitusi 1964 dengan beberapa amandemen.

Konstitusi tahun 1964 memberi perempuan hak untuk memilih dalam politik, tetapi Taliban akan menghilangkan ketentuan apa pun yang tidak mereka setujui.

Salah satu pendukung kebijakan Taliban yang duduk dalam barisan di ruang kuliah Universitas Pendidikan Shaheed Rabbani, Afghanistan pada Sabtu (11/9/2021).
Salah satu pendukung kebijakan Taliban yang duduk dalam barisan di ruang kuliah Universitas Pendidikan Shaheed Rabbani, Afghanistan pada Sabtu (11/9/2021). Konstitusi tahun 1964 yang direncanakan diadopsi Taliban, memberi perempuan hak untuk memilih dalam politik. (AFP/Aamir Qureshi)

Baca juga: Larangan Cukur Janggut di Afghanistan Mulai Berlaku, Taliban Ancam Beri Hukuman Bagi Pelanggar

Baca juga: Taliban Kecam Anggotanya yang Suka Pamerkan Selfie di Media Sosial dan Berwisata, Ini Alasannya

"Imarah Islam akan mengadopsi konstitusi masa mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu," kata Mawlavi Abdul Hakim Sharaee dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Namun, Mawlavi Abdul Hakim Sharaee menegaskan aturan yang bertentangan dengan hukum Syariah dan prinsip Imarah Islam serta Taliban akan dihapus.

Afghanistan sempat menikmati periode singkat monarki konstitusional pada masa pemerintahan Raja Mohammad Zahir Shah, sekitar 60 tahun lalu sebelum kedatangan Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS) di negara itu.

Raja Zahir Shah meratifikasi konstitusi itu setahun setelah berkuasa pada 1963, dan demokrasi parlementer dianut selama hampir sepuluh tahun, sebelum dia digulingkan pada 1973.

Konstitusi 1964 memberi perempuan hak memilih untuk pertama kalinya dan membuka kesempatan bagi peningkatan partisipasi mereka dalam politik, sehingga dianggap kurang sesuai dengan kebijakan Taliban selama ini.

Setelah menguasai ibu kota Kabul pada 15 Agustus lalu, Taliban lebih banyak menerapkan aturan keras di Afghanistan, terutama bagi perempuan yang semakin dibatasi untuk sekolah dan bekerja.

Meskipun kelompok itu sebelumnya telah bersumpah akan membentuk pemerintahan yang lebih inklusif jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan mereka pada 1990-an.

Baru-baru ini, Taliban menunjuk rektor baru Universitas Kabul yang justru melarang perempuan mengajar dan mendapat pendidikan di institusi itu pada Senin (27/9/2021).

Baca juga: Membersihkan Toilet Jadi Satu-satunya Pekerjaan yang Boleh Dilakukan Wanita Afghanistan oleh Taliban

Baca juga: Taliban Tutup Kementerian Urusan Wanita Afghanistan, Pilih Aktifkan Kembali Polisi Moralitas

"Saya memberikan kata-kata saya sebagai rektor Universitas Kabul," ungkap rektor baru Universitas Kabul, Mohammad Ashraf Ghairat, melalui akun Twitternya, dikutip dari Axios pada Senin (27/9/2021).

"Selama lingkungan (yang sesuai) Syariah yang nyata belum tersedia untuk semua, perempuan tidak akan diizinkan untuk datang ke universitas atau bekerja dulu,” tambahnya.

Padahal, Taliban sempat mengumumkan wanita di Afghanistan akan diizinkan untuk menempuh pendidikan di universitas dengan syarat tertentu pada awal bulan ini.

Kegiatan belajar di universitas akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin siswa dan wanita diharuskan berpakaian sesuai syariat Islam dengan abaya serta jilbab sebagai penutup kepala.

Keterangan rektor baru Universitas Kabul itu sangat bertentangan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Abdul Baqi Haqqani saat itu.

Di bawah interpretasi ketat Taliban terhadap hukum Syariah, perempuan semakin dilarang bersekolah dan bekerja.

Bahkan, mereka hanya diperbolehkan keluar rumah jika ditemani oleh anggota keluarga laki-laki.

Taliban juga memberlakukan hukuman keras bagi siapa saja yang dianggap melanggar kebijakannya.

Sebelumnya, mereka sempat membunuh empat orang terduga penculik dan menggantung jasadnya di tempat umum.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved