Konflik di Afghanistan
Taliban Berencana Adopsi Konstitusi Milik Raja Zahir Shah, Afghanistan akan Pakai Sistem Kerajaan
Taliban umumkan rencana gunakan sistem monarki dan mengadopsi konstitusi tahun 1964 dengan beberapa amandemen yang disesuaikan dengan prinsip Syariah.
Penulis: Alma Dyani Putri
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Taliban mengumumkan rencana mereka untuk menerapkan sistem kerajaan atau monarki sementara waktu yang diadopsi dari konstitusi tahun 1964 pada Selasa (28/9/2021).
Menteri Kehakiman Afghanistan bentukan Taliban, Mawlavi Abdul Hakim Sharaee, mengungkapkan kelompok itu akan memperkenalkan konstitusi 1964 dengan beberapa amandemen.
Konstitusi tahun 1964 memberi perempuan hak untuk memilih dalam politik, tetapi Taliban akan menghilangkan ketentuan apa pun yang tidak mereka setujui.
Baca juga: Larangan Cukur Janggut di Afghanistan Mulai Berlaku, Taliban Ancam Beri Hukuman Bagi Pelanggar
Baca juga: Taliban Kecam Anggotanya yang Suka Pamerkan Selfie di Media Sosial dan Berwisata, Ini Alasannya
"Imarah Islam akan mengadopsi konstitusi masa mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu," kata Mawlavi Abdul Hakim Sharaee dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.
Namun, Mawlavi Abdul Hakim Sharaee menegaskan aturan yang bertentangan dengan hukum Syariah dan prinsip Imarah Islam serta Taliban akan dihapus.
Afghanistan sempat menikmati periode singkat monarki konstitusional pada masa pemerintahan Raja Mohammad Zahir Shah, sekitar 60 tahun lalu sebelum kedatangan Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS) di negara itu.
Raja Zahir Shah meratifikasi konstitusi itu setahun setelah berkuasa pada 1963, dan demokrasi parlementer dianut selama hampir sepuluh tahun, sebelum dia digulingkan pada 1973.
Konstitusi 1964 memberi perempuan hak memilih untuk pertama kalinya dan membuka kesempatan bagi peningkatan partisipasi mereka dalam politik, sehingga dianggap kurang sesuai dengan kebijakan Taliban selama ini.
Setelah menguasai ibu kota Kabul pada 15 Agustus lalu, Taliban lebih banyak menerapkan aturan keras di Afghanistan, terutama bagi perempuan yang semakin dibatasi untuk sekolah dan bekerja.
Meskipun kelompok itu sebelumnya telah bersumpah akan membentuk pemerintahan yang lebih inklusif jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan mereka pada 1990-an.
Baru-baru ini, Taliban menunjuk rektor baru Universitas Kabul yang justru melarang perempuan mengajar dan mendapat pendidikan di institusi itu pada Senin (27/9/2021).
Baca juga: Membersihkan Toilet Jadi Satu-satunya Pekerjaan yang Boleh Dilakukan Wanita Afghanistan oleh Taliban
Baca juga: Taliban Tutup Kementerian Urusan Wanita Afghanistan, Pilih Aktifkan Kembali Polisi Moralitas
"Saya memberikan kata-kata saya sebagai rektor Universitas Kabul," ungkap rektor baru Universitas Kabul, Mohammad Ashraf Ghairat, melalui akun Twitternya, dikutip dari Axios pada Senin (27/9/2021).
"Selama lingkungan (yang sesuai) Syariah yang nyata belum tersedia untuk semua, perempuan tidak akan diizinkan untuk datang ke universitas atau bekerja dulu,” tambahnya.
Padahal, Taliban sempat mengumumkan wanita di Afghanistan akan diizinkan untuk menempuh pendidikan di universitas dengan syarat tertentu pada awal bulan ini.
Kegiatan belajar di universitas akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin siswa dan wanita diharuskan berpakaian sesuai syariat Islam dengan abaya serta jilbab sebagai penutup kepala.
