Breaking News:

Kasus Korupsi

Semua Keputusan Bupati Probolinggo Ternyata Harus Seizin sang Suami, Termasuk Pengangkatan Pejabat

Selama menjabat Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari, rupanya disetir suaminya Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR.

Editor: Mohamad Yoenus
Tribunnews.com/Irwan Rismawan
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT KPK terkait dugaan suap jual beli jabatan Kepala Desa, Rabu (1/9/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Selama menjabat Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari, rupanya disetir suaminya Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR.

Diketahui, Puput dan suaminya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, semua keputusan atau kebijakan yang diambil Puput harus seizin suaminya.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kiri) dan suaminya, Hasan Aminuddinyang yang dikabarkan terjaring OTT KPK, Senin (30/8/2021).
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kiri) dan suaminya, Hasan Aminuddinyang yang dikabarkan terjaring OTT KPK, Senin (30/8/2021). (Surya.co.id/Galih Lintartika)

Baca juga: Komentari Kasus Bupati Puput dan Hasan, Sri Mulyani Bongkar Bobroknya Masalah di Probolinggo

Padahal, keduanya menjabat di ranah yang berbeda.

Puput dan Hasan sendiri sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

"Semua keputusan yg akan diambil bupati harus dengan persetujuan suami bupati, termasuk pengangkatan pejabat harus lewat suaminya dan suaminya membubuhkan paraf dulu," ujar Firli lewat keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Menurut Firli, tindakan Hasan yang menyetir Puput merupakan kesalahan.

Kata dia, Hasan tidak bisa ikut campur meski dirinya mantan bupati Probolinggo.

Pasalnya, Hasan saat ini merupakan wakil rakyat yang bekerja di Kompleks Parlemen, Senayan.

Firli mengatakan, tindakan Hasan diyakini memperburuk kualitas kerja pejabat di Probolinggo.

Masyarakat diyakini mendapatkan kerugian dari tindakan itu.

"Kalau ini terus terjadi, sulit rasanya masyarakat menerima pelayanan yang mudah, murah dan berkualitas terbaik," kata Firli.

Baca juga: Puluhan Warga Probolinggo Cukur Gundul setelah Bupati Jadi Tersangka: 20 Tahun Rezim Ini Memeras

KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

Sebagai penerima, yakni Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA).

Kemudian, Doddy Kurniawan (DK), aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sementara 18 orang sebagai pemberi merupakan ASN Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO).

Baca juga: Sebelum Diciduk KPK, Bupati Probolinggo sejak Era Hasan hingga Puput Hobi Mutasi ASN, Ini Faktanya

Selanjutnya, Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kades serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal.

Terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved