Breaking News:

Kasus Korupsi

Komentari Kasus Bupati Puput dan Hasan, Sri Mulyani Bongkar Bobroknya Masalah di Probolinggo

Selama 20 tahun Bupati Puput dan Hasan menyalahgunakan jabatannya yang menyebabkan meningkatnya masalah sosial di Probolinggo.

Instagram/@smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengomentari kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, Sabtu (4/9/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Selama 20 tahun, posisi kepala daerah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dipegang secara berturut-turut oleh suami istri atas nama Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari.

Ironisnya selama mereka berkuasa empat periode berturut-turut, kini keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus jual beli jabatan Kepala Desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut mengomentari soal kasus ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengomentari kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, Sabtu (4/9/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengomentari kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, Sabtu (4/9/2021). (Instagram/@smindrawati)

Baca juga: Puluhan Warga Probolinggo Cukur Gundul setelah Bupati Jadi Tersangka: 20 Tahun Rezim Ini Memeras

Baca juga: Sebelum Diciduk KPK, Bupati Probolinggo sejak Era Hasan hingga Puput Hobi Mutasi ASN, Ini Faktanya

Sri Mulyani lewat akun Instagramnya @smindrawati, membongkar betapa parahnya masalah sosial yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Masalah itu di antaranya adalah naiknya angka pengangguran hingga jumlah anak kurang gizi.

Sri Mulyani juga membuka bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan dana APBN hingga Rp 15,2 triliun untuk Probolinggo.

Selain itu alokasi dana desa dari pusat untuk Probolinggo juga naik dari ratusan juta hingga miliaran.

Berikut caption lengkap yang ditulis oleh Sri Mulyani:

"Korupsi Di Kabupaten Probolinggo.

Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021).

Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 Triliun untuk 325 Desa.
Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 milyar (2021).

Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!

Pengangguran terbuka naik dari 2,89% (2015) menjadi 4,86% (2021)

Kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin..!

IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020)

Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan.

Jakarta 4 September 2021."

Bupati yang Hobi Mutasi ASN

Terungkapnya kasus korupsi di Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur disambut bahagia oleh masyarakat setempat.

Pasalnya, penangkapan Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin seolah membuka harapan runtuhnya rezim yang telah lama bercokol.

Sebelum keduanya tertangkap OTT kasus suap jual beli jabatan bersama 20 tersangka lain, mereka terkenal sering memutasi ASN yang dianggap tak sejalan dengan kebijakannya.

Hal itu seolah sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi masyarakat.

Sebelum Puput menjabat menjadi Bupati pada tahun 2013, Hasan suaminya telah terlebih dahulu menduduki kursi bupati selama 10 tahun lamanya.

Maka, tak heran bila tertangkapnya keluarga yang berkuasa nyaris 20 tahun itu disambut bahagia.

Kebiasaan memutasi ASN oleh Hasan maupun Puput di antaranya disampaikan oleh aktivis anti korupsi Kabupaten Probolinggo, Sarful Anam.

Keduanya disebut sering mengancam para ASN bakal dimutasi apabila tidak pro dengan kebijakannya.

“Pada zaman Hasan Aminuddin saat menjabat bupati Probolinggo dua periode, banyak ASN, guru dan kepala sekolah dimutasi yang jaraknya jauh sekali dari rumah atau dari tempat bekerjanya yang lama," kata Sarful dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

"ASN yang berasal dari Kecamatan Paiton, dimutasi ke Kecamatan Sumber. ASN dari Kecamatan Lumbang, dimutasi ke Kecamatan Paiton yang jaraknya sangat jauh. Para ASN yang tidak loyal kepada bupati atau tidak mendukung pada pilkada, harus siap-siap dimutasi."

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kudus Melandai dan Berada di Level 2, Ini Kata Bupati HM Hartopo dan Kemenkes

Baca juga: Hasan Aminuddin dan Bupati Probolinggo Terjaring OTT KPK, Waketum NasDem: Ada Kekhilafan

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved