Sejumlah Mural Kritikan pada Jokowi Dihapus, Refly Harun: Harus dengan Penjelasan, Ada Unsur Politik

TRIBUNWOW.COM - Masyarakat di berbagai daerah belakangan marak menyuarakan kritik kepada pemerintah melalui gambar atau mural.

Sejumlah mural berisikan pesan dan kritikan terhadap pemerintah di era pandemi bermunculan dan viral di media sosial.

Namun, sejumah mural berisi keluh kesah dan pesan kritis itu kini telah dihapus.

Baca juga: Mural Jokowi 404: Not Found Dihapus dan Pelaku Diburu, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau

Contoh mural-mural kritik tersebut di antaranya adalah 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang, 'Jokowi 404: Not Found' di Jakarta, hingga mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Pasuruan Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun angkat bicara.

Mantan pejabat BUMN itu tidak mau serta merta memandang persoalan tersebut dengan mata sebelah.

Refly menegaskan, mural-mural tersebut harus dipastikan berada di tempat yang berizin.

"Jadi kita harus pastikan dulu bahwa tempat itu adalah tempat di mana orang boleh menyampaikan pesan," kata Refly Harun dikutip TribunWow.com dari tvonenews, Sabtu (14/8/2021).

Secara substansi atau isi pesan, Refly menyampaikan bahwa kritik dan pujian bobotnya sama.

Maka, aparat yang menghapus mural-mural tersebut semestinya tak hanya berdasarkan aturan lingkungan, melainkan juga harus adil secara substansi.

Baca juga: Marak Mural Kritikan untuk Pemerintah Dihapus, Faldo Maldini: Kalau Lapar Beli Makan, Bukan Cat

Baca juga: Tanggapan Istana soal Gugatan Pedagang Angkringan ke Presiden Jokowi, Faldo Maldini: Memang Sulit

"Baik pujian dan kritik itu sama nilainya. Tapi kalau kritik dihapus, pujian nggak dihapus, itu kan berarti ada inkonsistensi," kata Refly.

"Masalahanya adalah isi pesannya, yang saya katakan adalah kebebasan berpendapat. Tapi kalau soalnya di situ tidak boleh dicoret-coret karena prespektif lingkungan, maka kita bisa anggap itu hal yang wajar."

Sebagai pengamat politik, Rafly menegaskan bahwa aparat harus memberikan penjelasan terhadap aksi peghapusan tersebut.

Terlebih, tidak menutup kemungkinan bahwa penghapusan kritik-kritik sosial itu memang bermuatan politis.

"Hanya saja harus dengan penjelasan, jangan sampai ada subyektifitas dari petugas lapangan yang dasar hukumnya tidak ada," ucap Refly Harun.