Terkini Nasional
Tanggapan Istana soal Gugatan Pedagang Angkringan ke Presiden Jokowi, Faldo Maldini: Memang Sulit
Stafsus Mensetneg Faldo Maldini menanggapi kasus Presiden Jokowi yang digugat ke PTUN oleh seorang pedagang angkringan/
Penulis: Rilo Pambudi
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini, angkat bicara terkait gugatan yang dilayangkan seorang pedagang angkringan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Gugatan tersebut dilayangkan Muhammad Aslam, pedagang Angkringan di Jakarta Barat melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/8/2021).
Dalam gugatannya, yang bersangkutan meminta agar Jokowi menghapus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca juga: Sindiran Haikal Hassan soal Ramai Baliho Puan sebelum Pilpres 2024: Pak Jokowi Udah Dilepeh?
Merespons hal tersebut, Faldo Maldini menyampikan bahwa pemerintah mengapresiasi langkah hukum yang diajukan Muhammad Aslam.
Faldo lantas meminta agar penggugat, Muhammad Aslam, dipastikan telah terdaftar dalam penerima bantuan UMKM.
Pasalnya, dana bantuan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sudah cair sebanyak Rp 306 Triliun.
"Kami berharap bapak Aslam, pedagang angkringan yang melayangkan gugatan ini, terdaftar dalam daftar penerima bantuan UMKM dari pemerintah. Kalau belum, mohon dibantu diurus," ucap Faldo dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (12/8/2021).
Faldo menambahkan, pemerintah akan berupaya terus untuk meringankan beban masyarakat imbas dari pandemi Covid-19.
Namun, Faldo menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak lah mudah.
"Memang kebijakan selalu punya dampak yang diinginkan, apalagi di situasi krisis yang hari ini, pasti setiap pilihan kebijakan menjadi sulit."
"Pemerintah selalu berupaya hadir dan memastikan beban masyarakat dapat dikurangi, agar masyarakat tidak sendirian menghadapi pandemi ini dan melewati ini semua," jelasnya.
Baca juga: NasDem Apresiasi Pertemuan Jokowi dan Cucu Sisingamangaraja, Togu Simorangkir
Baca juga: Sindiran Peneliti ICW di Mata Najwa saat Ungkit Jokowi Beri Grasi Napi Korupsi: Tak Ada Pride-nya
Dalam gugatan tersebut, Jokowi juga diminta mencopot Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dari jabatannya sebagai Koordinator PPKM.
Pasalnya, Luhut dianggap tidak berkompeten di bidang penanggulangan kesehatan.
Menanggapi hal itu, Faldo menegaskan bahwa krisis pandemi bukan cuma masalah kesehatan dan ekonomi saja.
"Pandemi ini krisis yang multidimensional, bukan soal kesehatan saja, ekonomi saja, tapi juga pemerintahan," ujar Faldo.
