PPKM Darurat
Jokowi Umumkan PPKM Darurat Diperpanjang, akan Dibuka Bertahap jika Kasus Covid-19 Terus Menurun
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan tentang keputusan lanjutan soal kebijakan PPKM Darurat, Selasa (20/7/2021).
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
Ia pun turut mengungkit kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara hingga masuk bui.
Baca juga: Pesan agar PPKM Darurat Bisa Efektif Atasi Covid-19, dr Tirta: Jangan sampai Bansos Dikorupsi Lagi
Baca juga: Pesan dr Tirta pada Luhut Binsar jika PPKM Darurat Gagal Tangani Covid-19: Harus Menerima Kritikan
Hal itu diungkapnya dalam kanal YouTube Tirta PengPengPeng, Minggu (18/7/2021).
"PPKM akan sangat efektif kalau warga yang terdampak juga ditanggung, at least kebutuhan primernya," jelas dr Tirta.
"Dan hal ini akan sangat membantu mereka."
Menurut dr Tirta, warga yang mengeluh soal kesulitan memenuhi kebutuhan sangat wajar terjadi.
Pasalnya, kata dia, di 2021 banyak warga yang sudah kehabisan tabungan.
"Kita enggak bisa bilang warga manja," kata dia.
"Kalau di 2021 itu sulit, PPKM, PSBB, lockdown ketika dilakukan di 2020 tabungan orang masih banyak."
"Akan sangat realistis jika kamu mengkritik warga manja dan sebagainya."
"Tapi di 2021 bahkan orang menengah aja bisa jadi orang enggak punya duit karena di-PHK," lanjutnya.
Karena itu, dr Tirta berharap pemerintah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Ia lantas mengungkit kasus korupsi bansos.
"Buat pemerintah kalau mau sukses PPKM-nya, warga yang terdampak ekonominya harus dibuatin dapur umum atau bantuan," terang dr Tirta.
"Jangan sampai bansosnya dikorupsi lagi, itu memalukan."
"Jubirnya Pak Luhut mengatakan bahwa Beliau juga setuju kalau mau sukses PPKM warga di bawah diberikan bansosnya."
"Maka dari itu bekerja sama dengan Kemensos," tandasnya. (TribunWow.com/Anung/Tami)