Minta Wapres Ma'ruf Amin Didayagunakan Urus PPKM Darurat, Sosiolog: Kritik Biar Pemerintah Sadar

TRIBUNWOW.COM - Sosiolog Musni Umar meminta Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin didayagunakan untuk berpartisipasi dalam penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) Darurat.

Hal itu diungkap Musni dalam acara CATATAN DEMOKRASI tvOne, Rabu (7/7/2021).

Di masa PPKM Darurat seperti saat ini, kata Musni, masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah.

Dengan adanya bantuan, masyarakat dinilai akan menaati PPKM Darurat hingga penyebaran Covid-19 berhenti.

"Kita harapkan bantuan bisa diterima dengan baik dan bisa didayagunakan untuk memertahankan kondisi yang ada," ujar Musni.

"Dengan harapan dalam waktu yang tidak lama ini Covid udah selesai."

Baca juga: Terkait Ricuh Petugas PPKM Darurat Darurat dan Paspampres yang Viral, Polisi Beri Klarifikasi Begini

Baca juga: Ada 661 Perusahaan di Jakarta Langgar PPKM Darurat Darurat, Wagub Riza Patria: Esensial Bukan Berarti Bebas

Untuk menyukseskan PPKM Darurat, kata Musni, ada tiga persoalan yang perlu diselesaikan.

Ia pun menyinggung ketaatan masyarakat.

"Kuncinya itu ada tiga persoalan, trust kita harus bangun kembali," ujarnya.

"Masyarakat harus taat, harus disiplin pakai masker, olahraga, makan teratur, minum obat dan sebagainya."

"Kita diajarkan disiplin agar kita bisa selamat."

"Tingkat kehidupan masyarakat berbeda-beda," lanjutnya.

Menurut Musni, tingkat pendidikan juga memengaruhi kepatuhan masyarakat.

Karena itu, Musni meminta semua elemen berpartisipasi menyukseskan PPKM Darurat Darurat.

Ia pun menyinggung nama Ma'ruf Amin.

"Lebih banyak masyarakat yang kurang pendidikan, literasinya rendah," katanya.

"Itu yang harus kita didik, di sini saya harapkan melibatkan semua elemen."

"Kita harus kolaborasi, partisipasi."

"Karena itu, wapres wajib didayagunakan, bahkan dia punya otoritas untuk ikut berperan."

Tak hanya itu, Musni juga menyinggung banyaknya buzzer di media sosial.

Ia menganggap, dalam masa pandemi, tak seharusnya saling menyalahkan.

"Berhenti mengatakan semua itu, buzzer berhenti menjelekkan siapa pun."

"Kita harus menyelamatkan negeri ini, yang merusak demokrasi itu buzzer."

"Kritik diperlukan biar pemerintah sadar," tandasnya.

Baca juga: FAKTA Baru Viral Hajatan Lurah Depok saat PPKM Darurat Darurat, Ternyata Sebar 1.500 Undangan

Baca juga: Viral Anggota Paspampres Ricuh dengan Petugas Penyekatan PPKM Darurat Darurat, Didorong dan Dibentak-bentak

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-6.48:

King of Silent

Di sisi lain, sebelumnya, Juru Bicara Wakil Presiden Maruf Amin, Masduki Baidlowi buka suara terkait kritikan yang dilayangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM UNNES).

Dilansir TribunWow.com, BEM UNNES sebelumnya melayangkan kritik dengan menjuluki Wapres Ma'ruf Amin sebagai 'King of Silent'.

Tak hanya kepada Wapres, BEM UNNES juga menjuluki Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai 'The Queen of Ghosting'.

Baca juga: Saat BEM UGM Sebut Jokowi Presiden Orde Paling Baru, Refly Harun: Memang Tidak Enak Jadi Presiden

Merespons hal tersebut, Masduki Baidlowi menegaskan bahwa Wapres telah menjalankan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dengan benar.

"Pokok tugas fungsi Wapres di mata saya bahkan juga di mata tim yang lain itu sudah bekerja cukup baik," kata Masduki Baidlowi dikutip dari Kompas TV, Kamis (8/7/2021).

"Justru karena penilaian seperti ini, lalu kita bandingkan dengan survei yang cukup reputatif itu, korelatif jadinya."

"Artinya memang Wapres bekerja," ujarnya.

Baca juga: Heran BEM UI Dipanggil, Fadli Zon: Julukan Jokowi The King of Lip Service Itu Masih Sopan Sekali

Masduki Baidlowi mengakui bahwa Wapres Ma'ruf Amin jarang mengumbar apa yang telah dilakukannya.

Hal itu semata-mata karena Wapres merasa tak perlu buka suara ketika presiden dan para menterinya sudah bicara ke publik.

"Bahwa kemudian bekerja tidak selalu didengungkan atau disuarakan, iya itu memang," kata Masduki.

"Karena Wakil Presiden kita ini dengan gaya low profile-nya punya argumen tersendiri, yang dulu sering kita kemukakan kalau presiden dan menteri sudah ngomong ya sudah cukup lah," imbuhnya.

Ma'ruf Amin Hanya Tertawa

Di sisi lain, Masduki menuturkan terdapat beberapa tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada KH Maruf Amin.

Tugas tersebut dari mengatasi kemiskinan hingga soal ekonomi syariah.

Masduki Baidlowi menambahkan, Wapres Ma'ruf Amin sudah mengetahui dirinya mendapat kritik seperti itu.

Namun, reaksi yang disampaikan Ma'ruf pun disebutkannya biasa-biasa saja.

"Sudah tahu (soal kritikan BEM UNNES). Reaksinya biasa-biasa, ketawa-ketawa saja," ujar Masduki

Masduki mengatakan, untuk memberi tanggapan soal itu kepada awak media, dirinya sudah meminta langsung kepada Wapres Ma'ruf.

Baca juga: Ade Armando Sebut Ketua BEM UI Sengaja Menghindarinya, Curiga Leon Alvinda Putra Tidak Independen

Wapres Ma'ruf pun disebut dengan senang hati mempersilakannya.

"Saya bilang, saya minta izin bahwa saya akan jawab. (Wapres mengatakan) 'kamu jawab oke, enggak dijawab juga enggak apa-apa. Biarin aja, lah, mahasiswa biar pinter-pinter'," kata Masduki menirukan ucapan Ma'ruf.

Kritikan BEM Unnes dilayangkan melalui akun Instagram resminya @bem.km.unnes

Tidak hanya kepada Wapres, BEM KM Unnes juga mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam unggahan yang sama, BEM KM Unnes menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service dan Puan sebagai The Queen of Ghosting.

BEM UNNES mengedit foto ketiganya seolah mengenakan mahkota seperti raja dan ratu.

Pada penjelasannya di kolom caption, BEM KM Unnes menilai, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis akun @bemkmunnes.

Mereka mencontohkan perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu, kepada Puan Maharani, BEM KM Unnes menilai bahwa ia memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode saat ini.

"Khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis akun BEM KM Unnes.

Kendati demikian, terakhir kali diketahui bahwa postingan tersebut dilaporkan.

Bahkan, hal itu membuat IG BEM UNNES sempat tak bisa diakses dan semua postingannya selama ini terhapus. (TribunWow.com/Jayanti/Rilo)

Baca artikel lain terkait