Breaking News:

Kabar Ibu Kota

Deretan 7 Pejabat DKI Jakarta yang Mengundurkan Diri di Era Gubernur Anies Baswedan

Semenjak kepemimpinan DKI Jakarta beralih ke Anies Baswedan 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tradisi baru

Kompas.com/Nursita Sari
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 16 pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/7/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Semenjak kepemimpinan Jakarta'>DKI Jakarta beralih ke Anies Baswedan 2017, Pemerintah Provinsi Jakarta'>DKI Jakarta memiliki tradisi baru.

Tradisi baru yang diinisiasi Anies Baswedan yaitu meminta pejabat Jakarta'>DKI Jakarta menandatangani perjanjian untuk mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jakarta'>DKI Jakarta.

Berdasarkan penuturan Asisten Pemprov Jakarta'>DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, setiap pejabat baru yang dilantik harus mampu memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

"Kami menghadirkan sebuah tradisi baru bahwa setiap pejabat harus bisa memenuhi apa yang menjadi target kinerja," ucap Sigit pada Tribunnews.com saat rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta, Senin (24/5/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan Manager Online Wartakotalive.com Suprapto, saat wawancara eklusif di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2021).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan Manager Online Wartakotalive.com Suprapto, saat wawancara eklusif di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2021). (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan dalam pelantikan pejabat baru terdapat sumpah janji dalam jabatan.

Ada tambahan, yaitu surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh pejabat baru yang isinya apabila tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan siap mengundurkan diri.

"Karena itu setelah kita mengucapkan sumpah dan janji dalam jabatan, ada surat pernyataan apabila tidak mencapai kinerja yang ditetapkan, maka siap mengundurkan diri," tambahnya menjelaskan.

Berikut beberapa Pejabat Jakarta'>DKI Jakarta yang menjadi korban tradisi baru di era kepemimpinan Anies Baswedan selama 4 tahun memimpin Jakarta.

1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Jakarta'>DKI Jakarta, Pujiono

Pujiono Kepala BPAD Jakarta'>DKI Jakarta ini mengundurkan diri terhitung sejak 17 Mei 2021.

Pengunduran diri Pujiono dinilai karena dirinya tidak mampu memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kontrak tersebut.

Sebelumnya Anies Baswedan melantik Pujiono menjadi Kepala BPAD Jakarta'>DKI Jakarta pada 8 Januari 2020. 

Setelah Pujiono menjabat selama 1 tahun 4 bulan, dirinya mengundurkan diri karena tidak sanggup mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Baca juga: Hias Jakarta Bernuansa Palestina, Anies Kutip Pesan Bung Karno: Perjuangan Menentang Penjajahan

Baca juga: Modif Lampu JPO Jadi Warna Bendera Palestina, Anies Baswedan Ingin Masyarakat Peduli

2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta'>DKI Jakarta, Kelik Indriyanto

Kelik Indriyanto mengundurkan diri dari Kepla Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta'>DKI Jakarta terhitung sejak Februari 2020.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) menuturkan, Kelik Indriyanto mundur dari jabatannya, karena dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.

Kelik Indriyanto dinilai kinerjanya tidak maksimal seperti pembangunan rumah DP RP 0.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta'>DKI Jakarta, Sri Mahendra

Kepala Bappeda Sri Mahendra mengundurkan diri dari jabatannya setelah APBD Jakarta'>DKI Jakarta yang viral.

Sri Mahendra menjadi sorotan publik saat menjabat Kepala Bappeda, karena banyaknya anggaran fantastis dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta'>DKI Jakarta 2020.

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved