Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Bukan Cuma Sanksi, Refly Harun Minta Jokowi Tegas Paksa Moeldoko Pilih Jabatan KSP atau Demokrat

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas terhadap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Kolase YouTube/Sekretariat Presiden/Istimewa
Kolase foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kanan), dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko (kiri). Jokowi didesak bersikap tegas terhadap Moeldoko soal konflik Partai Demokrat. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas terhadap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terkait dengan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

Menurut Refly, sanksi saja tak cukup diberikan pada Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat menerima audiensi DPP Mathlaul Anwar di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (25/3). Terbaru Partai Demokrat kubu AHY menilai Moeldoko dan Demokrat kubu KLB kini tengah berada dalam kondisi panik.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Ia didesak mundur dari jabatan kepala Kantor Staf Presiden (KSP) seusai terlibat dalam konflik Partai Demokrat. (Instagram/@kantorstafpresidenri)

Baca juga: Respons Desakan agar Moeldoko Mundur dari KSP, Refly Harun: Harusnya dari Awal, Bukan setelah Kalah

Baca juga: Habiskan Waktu dengan Istri, Moeldoko Unggah Aktivitasnya Pasca Kalah dari Kubu AHY

Dalam kanal YouTube tvOneNews, Minggu (4/4/2021), Refly menyebut Jokowi berhak memecat menteri, termasuk Moeldoko.

"Yang namanya presiden ya bisa saja memecat atau memberhentikan Moeldoko dan menteri lainnya," kata Refly.

"Karena mereka kan pembantu presiden, bukan pejabat negara yang dipilih."

"Sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya semata-mata tergantung pada presiden," sambungnya.

Menurut Refly, Jokowi harus mengambil tindakan tegas jika ingin membuktikan pemerintah tak terlibat dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

Ia mengatakan, Jokowi setidaknya harus memberikan dua pilihan pada Moeldoko.

Baca juga: Alasan Razman Arif Pilih Hengkang dari Demokrat Kubu Moeldoko, Sebut Nazaruddin Hanya Jadi Beban

Baca juga: Andi Mallarangeng Terkekeh Bayangkan Moeldoko Gugat Yasonna Laoly ke PTUN: Ini Baru Pertama Kali

Pilihan tersebut terkait dengan jabatan Moeldoko kini di KSP dan Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara.

"Waktu itu saya sudah mengatakan kalau presiden ingin menunjukkan dia tidak terlibat apa-apa soal take over Partai Demokrat ini," ucap Refly.

"Maka dia harus memberikan pilihan pada Moeldoko."

"Tetap jadi KSP, lepaskan Demokrat."

"Atau berjuang menjadi ketua umum Partai Demokrat tapi lepaskan jabatan KSP," tambahnya.

Refly melanjutkan, Jokowi akan semakin dianggap terlibat jika tak mau bertindak tegas terhadap Moeldoko.

Karena itu, ia menyebut sanksi saja tak cukup diberikan untuk sang kepala KSP.

"Kalau itu tidak dilakukan, presiden yang memberikan sanksi tegas."

"Bukan sanksi ya, keputusan presiden yang tegas untuk memberhentikan Moeldoko kalau tetap ingin men-take over Partai Demokrat."

"Harusnya dari awal begitu pilihannya agar Istana tidak dituduh terlibat dalam skenario take over ini," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-3.16:

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved