Isu Kudeta Partai Demokrat
Andaikan Istana Terlibat Kisruh Moeldoko VS Demokrat, Refly Harun Beri Opsi: Biarkan atau Restui?
Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi pertentangan dua kubu yang muncul dalam Partai Demokrat serta keterlibatan KSP Moeldoko.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi pertentangan dua kubu yang muncul dalam Partai Demokrat serta keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (4/4/2021).
Diketahui Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca juga: Respons Desakan agar Moeldoko Mundur dari KSP, Refly Harun: Harusnya dari Awal, Bukan setelah Kalah
Kongres tersebut tidak diakui pihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kemudian melaporkan kubu Moeldoko dan gugatannya dikabulkan.
Refly Harun lalu menanggapi hal itu serta membahas kemungkinan Istana terlibat.
"Banyak orang mengapresiasi keputusan Kemenkumham dan menunjukkan Istana tidak terlibat kalau kita hanya melihat keputusan itu saja," kata Refly Harun.
Walaupun begitu, Refly tidak menampik kemungkinan Istana terlibat.
Hal itu bisa dilihat dari bagaimana sikap Istana terhadap Moeldoko nantinya.
"Tapi sebelumnya kita tidak tahu apakah betul Moeldoko bergerak sendiri tanpa restu Istana, itu satu," singgung Refly.
"Yang kedua, pasca-ditolak Kemenkumham bagaimana sikap Istana terhadap Moeldoko," lanjut pengamat hukum ini.
Baca juga: Yasonna Laoly soal Kisruh Demokrat: Barangkali Pak Moeldoko Belingsatan Akhirnya Keluar Kandang
Refly menyebut ada tiga opsi tindakan yang dapat dilakukan Istana, mengingat jabatan Moeldoko yang sangat dekat dengan lingkar dalam Istana.
"Karena itu menentukan apakah sebenarnya Istana membiarkan saja, atau memberikan restu, atau bahkan melarang?" tanya Refly.
"Jadi yang benar adalah apakah Istana memberikan restu atau mendiamkan saja atau melarang. Kira-kira pilihannya tiga," jelasnya.
Ia menjelaskan dampak dari masing-masing pilihan tersebut bagi Moeldoko, terutama dalam opsi membiarkan atau mendiamkan.
"Kalau Istana melarang, maka Istana akan memberikan pilihan kepada Moeldoko. Pilihannya adalah Anda tetap menjadi KSP atau Anda berjuang di pengadilan untuk memperjuangkan hak Anda, entah itu pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara," katanya.
"Itu kalau Istana tidak mau terlibat," jelas Refly.
"Tapi kalau Istama mendiamkan saja, ya sudah. Mau menggugat oke, tidak menggugat oke. Yang jelas Moeldoko akan tetap KSP. Itu namanya mendiamkan saja," tambah dia.
Lihat videonya mulai menit 6.00:
Demokrat Kini Ajak Moeldoko Calonkan Diri Jadi Cagub DKI Jakarta
