Ramai Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Qodari: Tidak Bisa Menghadapi UUD seperti Kitab Suci

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Baromater M Qodari menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (16/3/2021).

Sebelumnya mantan Ketua MPR Amien Rais mengungkap kecurigaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 akan diamandemen, sehingga pasal yang mengatur masa jabatan presiden selama 2 periode bisa diubah.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Tanggapi Wacana Presiden 3 Periode: Tampaknya Sulit karena Ada Faktor Trauma

Menanggapi isu tersebut, Qodari tidak menampik kemungkinan UUD bisa diubah.

"Menurut saya, yang namanya Undang-undang Dasar itu bukan kitab suci," tegas M Qodari.

Ia menjelaskan UUD tetap bisa diubah jika keadaan menuntut demikian.

"Dia bisa diubah supaya menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi dan mengantisipasi permasalahan yang ada," papar pengamat poitik ini.

Jika suatu undang-undang dasar ditetapkan tidak dapat diubah, menurut Qodari, justru hal itu menyalahi aturan.

Ia kembali menegaskan undang-undang dasar berbeda sifatnya dengan kitab suci.

"Kalau ada Undang-undang Dasar atau undang-undang yang tidak mengantisipasi perubahan, kebijakan publik yang tidak mengantisipasi perubahan, menurut saya justru itu salah," terang Qodari.

"Ingat, lho, ini bukan kitab suci," katanya.

Baca juga: Ramai Isu Presiden 3 Periode, Denny Siregar Tuding Amien Rais Hanya Buat Isu ke Jokowi: Lucu Memang

Menurut Qodari, tidak sebaiknya memperlakukan UUD layaknya kitab suci.

Bahkan jika yang membahas perubahan itu adalah seorang ahli hukum sekalipun.

"Kita tidak bisa berbicara menghadapi Undang-undang Dasar seperti kita menghadap Alquran, mohon maaf," ucap Qodari.

"Mau itu ahli politik, mau itu ahli hukum, itu (UUD) bukan kitab suci," tambah dia.

Ia memberi contoh negara lain juga pernah melakukan perubahan pada undang-undang dasarnya.

Seperti Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang telah lama berdiri, juga pernah berulang kali mengamandemen undang-undang dasarnya.

"Jadi kita melihat juga negara lain sudah melakukan perubahan undang-undang seperti Amerika Serikat dalam usianya 245 tahun, saya hitung kalau tidak salah 27 kali," ungkap Qodari.

"Artinya setiap 9 tahun sekali kalau dirata-rata itu ada perubahan undang-undang dasar," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit 16.20:

Jokowi: Ingin Menampar Muka Saya

Isu yang menyebut akan ada perubahan masa jabatan seorang presiden dari dua periode menjadi tiga periode kembali mencuat.

Seperti yang diketahui, isu tersebut kembali dipanaskan oleh politisi senior sekaligus mantan Ketua MPR RI, Amien Rais.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah memberikan pernyataanya soal peluang presiden tiga periode.

Baca juga: Marzuki Alie Berikan Pesan ke Bambang Widjojanto yang Sebut Pemerintah Jokowi Brutal soal Demokrat

Baca juga: Kutip Pesan SBY, Marzuki Alie Tegaskan Masalah Demokrat Tak Melulu soal AHY

Pernyataan tersebut disampaikan di awal masa pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini, tepatnya pada 2 Desember 2019 silam.

Dilansir TribunWow.com, dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa tidak akan pernah ada amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden.

"Sejak awal sudah saya sampaikan, bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung, sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen apa jawaban saya?" ujar Jokowi, Senin (2/12/2019), dikutip dari KompasTV, Senin (15/3/2021).

"Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara, Apakah tidak melebar ke mana-mana. Ada yang lari presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun," jelas Jokowi.

"Jadi lebih baik tidak usah amandemen," tegasnya.

Menurut Jokowi masih banyak persoalan eksternal yang lebih penting dan harus diselesaikan ketimbang memikirkan perubahan konstitusi.

"Kita konsentrasi saja ke masalah-masalah ekternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan."

Baca juga: Ungkit Fenomena Gibran dan Bobby, Jimly Sebut Jokowi Berubah di Periode 2: Ikut Tenggelam Menikmati

Baca juga: Heran Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko dalam KLB Demokrat, Pengamat Politik: Tidak Bertanya?

Untuk itu, kepada pihak-pihak yang menuding atau berbicara soal wacana presiden dipilih tiga kali, Jokowi menyebut ada tiga alasannya.

Di ataranya adalah ingin menampar muka dari Jokowi.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga alasannya. Satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)

Baca juga berita terkait lainnya