Samakan TGUPP Milik Anies Layaknya Anak Pungut, Gerindra Singgung BW Jadi Kuasa Hukum Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Andyka, menilai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, harus dibubarkan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Senin (15/3/2021).

"Sebenarnya dari awal pada saat kita rapat anggaran itu sudah terjadi perdebatan masalah TGUPP itu akan tetap dilanjutkan atau tidak," ungkap Andyka.

Baca juga: PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Tertawa: Siapa yang Mau Nyambut?

Ia menyebut pembubaran itu sudah diminta fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta.

Sejauh ini hanya fraksi Partai Gerindra yang meminta TGUPP berbenah diri.

"Bahkan dari fraksi-fraksi yang lain menuntut TGUPP dibubarkan. Hanya saja kami dari Partai Gerindra masih memberi kesempatan sebagai pengusung dari Gubernur Anies dan Sandi saat itu supaya bisa TGUPP bekerja lebih baik, lebih profesional," paparnya.

"Dalam arti bukan mencampuri urusan yang bukan kebijakan tupoksinya," kata Andyka.

Namun dalam kenyataannya TGUPP tidak kunjung berbenah diri.

Pihaknya pun kerap mendapat laporan terkait kinerja TGUPP.

Ia lalu mengibaratkan posisi TGUPP dalam keluarga.

Baca juga: Sebut Anies hingga Ganjar Sulit Saingi Prabowo, Pengamat Bandingkan dengan Jokowi saat Pimpin DKI

"Kalau berbicara suami istri, suaminya itu gubernur, istrinya itu wakil gubernur. Anak-anak kandungnya SKPD, UKPD, asisten, dan lain sebagainya. Sementara TGUPP kalau diistilahkan sebagai anak pungut," kata Andyka.

Menurut Andyka, peran TGUPP ini justru kerap kali mencampuri kebijakan strategis yang seharusnya dibicarakan gubernur dengan wakil gubernur dan jajarannya.

"Kenapa anak pungut ini bisa begitu besar mempengaruhi segala sesuatunya yang bisa mempengaruhi segala sesuatunya yang harusnya dibicarakan dengan istrinya, wakil gubernur, dan anak-anaknya," singgung Andyka.

Selain itu, ia mengungkit peran anggota TGUPP Bambang Widjojanto (BW) yang kini menerima penunjukkan sebagai kuasa hukum Partai Demokrat.

Menurut dia, hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan TGUPP.