Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Menerka Dualisme Partai Demokrat yang akan Disahkan, Adi Prayitno: AHY yang Diuntungkan

Persoalan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat masih terus berlanjut pasca digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Youtube/Apa Kabar Indonesa tvOne
Pengamat Politik Adi Prayitno dalam acara Dua Sisi 'tvOne', Kamis (24/12/2020). Adi Prayitno menerka soal peluang dualisme Partai Demokrat yang akan disahkan. 

TRIBUNWOW.COM - Persoalan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat masih terus berlanjut, pasca digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Kedua kubu, yakni di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kepemimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sama-sama mengklaim pihaknya yang legal dan sah.

Menyusul hal itu, Pengamat Politik Adi Prayitno menerka kubu Partai Demokrat yang memiliki peluang untuk disahkan oleh pemerintah, melalui Kementerian Hukum da HAM (Kemenkumham).

Kolase foto Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Kolase foto Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono. (TRIBUNNEWS/HERUDIN/Instagram @agusyudhoyono)

Baca juga: Ditawari Gabung Partai Demokrat Versi KLB, Andi Mallarangeng: Pak Moeldoko Ini Blunder Besar

Baca juga: Jubir Partai Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Bukan Marzuki Alie yang Jadi Ketum tapi Moeldoko

Namun menurutnya, terkaan tersebut dilihat atau mengacu dari pandangan masyarakat yang kebanyakan masih awam atau tidak begitu paham dengan hukum, khususnya soal aturan partai politik.

"Kalau melihat pakai kacamata publik, bagi kita yang tidak terlampau ngerti hukum, ya justru kubu AHY yang diuntungkan," ujar Adi Prayitno, dikutip dari acara iNews Sore, Sabtu (13/3/2021).

Alasannya bahwa publik yang tidak begitu paham tersebut hanya mendasarkan pada kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres ke-V pada tahun 2020 lalu.

Termasuk juga bersamaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat yang sudah terdaftar di Kemenkumham.

"Pertama bahwa kepengurusan Partai Demokrat plus AD/ART yang sudah terdaftar dan diakui oleh Kemenkumham adalah kubu AHY," kata dia.

"Yaitu AD/ART 2020, kepengurusan 2020, logo partai, lambang partai 2020 yang kemudian bulan Maret," jelasnya.

Maka dari itu, untuk kubu Partai Demokrat hasil KLB, Adi menyakini bahwa banyak masyarakat yang menentangnya.

Baca juga: Tak Hanya Demokrat, Moeldoko Disebut Pernah Ingin Jadi Ketum Golkar, Andi: Punya Nafsu Kekuasaan

Terlebih menurutnya, tidak ada dasarnya untuk membenarkan atau mengakui hasil KLB tersebut.

"Sekarang orang sedang menerka-nerka kira-kira kubu KLB ini apa basis argumentasinya, sehingga mereka ini merasa sebagai kelompok yang paling sah," terang Adi Prayitno.

"2005 itu kejahan, ada AD/ART sebenarnya Partai Demokrat itu ada 2009 dan 2013," tambahnya.

Lebih lanjut, terkait adanya saling tuding ataupun saling klaim bahkan saling melaporkan, Adi Prayitno menilai tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan dari kedua kubu.

Lantaran sama-sama membawa nama Partai Demokrat, tidak dipungkiri pastinya akan membuat partai berlambang mercy itu semakin populer.

Hanya saja kepopulerannya itu dalam konotasi yang negatif.

Sehingga bisa disimpulkan justru akan berdampak pada Partai Demokrat pada umumnya.

"Sebenarnya tidak ada yang diuntungkan, mereka ini, terutama Demokrat, itu tetap semakin populer, tetapi konotasinya negatif," jelasnya menutup.

Smak videonya mulai menit ke- 6.08

Jubir Partai Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Bukan Marzuki Alie

Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serang, Mohammad Rahmad mengungkapkan alasan mengapa bukan Marzuki Alie yang dipilih sebagai ketua umumnya.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved