Enggan Disebut Jubir Moeldoko, Ngabalin Siap Lawan jika Jokowi Terus Diseret: Tak Ada Urusan Saya

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengaku tak membela Kepala KSP, Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, Ngabalin menyebut akan melawan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikaitkan dengan terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube tvOneNews, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Sebut Ali Ngabalin Tak Pantas Beri Selamat kepada Moeldoko, Andi Mallarangeng: Mestinya Sayangkan

Baca juga: Andi Mallarangeng Singgung Nama Jokowi soal Kudeta di Demokrat, Ali Ngabalin: Dikit-dikit Presiden

Ngabalin menolak jika disebut sebagai juru bicara Moeldoko.

"Saya memerjelas posisi saya ya, saya bukan juru bicara Moeldoko," ujar Ngabalin.

"Anda (Analis Politik, Saiful Mujani) juga bukan juru bicara AHY atau Demokrat."

Ngabalin mengaku tidak tahu menahu soal kudeta Partai Demokrat.

Apalagi, menurutnya pemerintah terus disangkutpautkan dengan KLB Partai Demokrat bisa digelar di Deliserdang, Sumatera Utara.

"Sehingga narasi atau diksi yang kita pakai hari ini harus jelas," jelas Ngabalin.

"Kalau Bang Saiful bertanya tentang anggaran dasar rumah tangga dan kenapa KLB harus diproses."

"Tanya pada mereka, jangan tanya pada saya, karena publik tidak tahu," tambahnya.

Baca juga: Kudeta Demokrat Punya Tujuan Jangka Pendek, Pengamat: Moeldoko Agak Konyol kalau Tak Dapat Kepastian

Baca juga: Total Harta Kekayaan Moeldoko Capai Rp 46,1 Miliar, Ketum Demokrat Versi KLB Tak Miliki Utang

Ngabalin menambahkan, dalam hal ini ia hanya akan membela jika masalah Partai Demokrat terus dikaitkan dengan Jokowi.

"Tidak mungkin mereka bisa melaksanakan KLB kalau mereka tidak mengerti," ujar Ngabalin.

"Dan itu bukan urusan kita, sorry, saya juga tidak ingin menjelaskan itu karena saya tidak dalam posisi itu."

"Saya hadir di sini ketika ada orang yang berbicara dan mengaitkan KLB Moeldoko dengan Istana atau Presiden Joko Widodo."

Karena itu, Ngabalin lantas menegaskan bahwa Istana tak terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.

"Pasti saya lawan dan kita tidak punya urusan itu," kata Ngabalin.

"Kenapa KLB bisa berjalan, kenapa Moeldoko terpilih atau tidak."

"Tidak ada urusan sama saya, itu urusan Demokrat," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-5.40:

Ngabalin Debat dengan Pengamat

Di kesempatan lain, sebelumnya Ali Mochtar Ngabalin, berdebat dengan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti.

Dilansir TribunWow.com, perdebatan keduanya terkait soal desakan agar Kepala KSP, Moeldoko, mengundurkan diri.

Desakan itu mencuat setelah Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Menurut Ray, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberhentikan Moeldoko karena hal itu.

Baca juga: Posisinya Nyaris Didongkel seusai KLB, AHY: KSP Moeldoko Tak Mencintai, tapi Ingin Memiliki Demokrat

Baca juga: Tuding Istana Kendalikan Moeldoko jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Herzaky: Pak Jokowi Bisa Ngatur

Namun, Ngabalin berpendapat lain.

"Kan kita bicara berdasarkan regulasi itu," kata Ray, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (7/3/2021).

Baru berpendapat, Ray langsung didebat Ngabalin.

Bahkan, Ngabalin sampai ditegur presenter karena terus menyela pernyataan Ray.

"Kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan itu ada di tangan presiden," ucap Ray.

"Sementara analisa saya, tidak akan mau Pak Moeldoko berhenti dengan sendirinya."

Karena itu, menurut Ray, penting bagi Jokowi untuk segera memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Maka presiden menggunakan haknya yaitu memberhentikan yang bersangkutan," ucap Ray.

"Kenapa yang bersangkutan diberhentikan? Karena pertimbangan tadi."

Baca juga: Burhanuddin Ungkap Momen Moeldoko Terima jadi Ketum Versi KLB Demokrat, Terkait Teguran Keras SBY

Baca juga: Pengamat Nilai Hasil KLB Demokrat Deliserdang Bakal Disahkan Kemenkumham: Sudah Ada Contoh Nyatanya

Pendapat Ray kembali didebat oleh Ngabalin.

Menurut Ngabalin, Jokowi tak harus memberhentikan Moeldoko seusai terpilih jadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

Ia pun menyinggung banyaknya ketua umum partai yang kini duduk di kursi kabinet Jokowi.

"Dan juga untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa Pak Jokowi tidak ada dalam permasalahan ini," sahut Ngabalin.

"Keliru kerangka berpikirnya, pertama, saya harus menjelaskan pada seluruh rakyat Indonesia banyak pembantu Bapak Presiden itu adalah ketua umum partai politik di kabinet."

"Itu adalah kewenangan Bapak Presiden, tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi," sambungnya.

Lebih lanjut, Ngabalin menegaskan keputusan Moeldoko menerima jabatan di Partai Demokrat adalah hal pribadi.

Karena itu, ia menolak jika Jokowi terus disangkutpautkan.

"Sama halnya dengan posisi hari ini, apa urusannya dengan urusan pribadi, kemudian apa urusannya dengan harus menekan Pak Presiden memundurkan Pak Moeldoko," jelas Ngabalin.

Menanggapi hal itu, Ray kembali buka suara.

Ray berpendapat, sejumlah anggota kabinet Jokowi sudah menjadi ketua umum partai sebelum dipilih jadi menteri.

Karena itu, menurut Ray, posisi Moeldoko yang baru terpilih jadi pejabat Partai Demokrat berbeda dengan menteri-menteri tersebut.

"Dan Pak Ali Mochtar itu mengatakan bukan Pak Moeldoko saja, banyak ketua partai yang jadi anggota kabinet," sambung Ray.

"Tapi itu peristiwa berbeda, yang lain diangkat presiden saat mereka sudah jadi ketua partai."

"Beda cerita, ini tidak, jadi Beliau (Moeldoko) jadi ketua partai saat sudah jadi Kepala KSP," sambungnya menyudahi. (TribunWow.com)