Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Tuding Istana Kendalikan Moeldoko jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Herzaky: Pak Jokowi Bisa Ngatur

Herzaky Mahendra Putra yakin pemerintah terlibat dalam pemilihan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB).

YouTube/tvOneNews
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Jumat (19/2/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meyakini pemerintah terlibat dalam pemilihan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deliserdang Sumatera Utara.

Dilansir TribunWow.com, Herzaky bahkan turut menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, Jokowi bisa mengendalikan Moeldoko.

Termasuk, mengatur Moeldoko agar mengambialih kepemimpinan Partai Demokrat.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Baca juga: Ini Penjelasan AHY Tetap Ketum Demokrat meski Versi KLB Pilih Moeldoko, Ternyata Menyangkut Hukum

Baca juga: Kehadiran Moeldoko Jadi Bukti Dugaan Istana Campur Tangan KLB Demokrat, Pengamat: Kamuflase Saja

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Official iNews, Minggu (7/3/2021).

"Ini urusan eksternal karena mantan kader kami berkomplot dengan kekuatan eksternal yaitu oknum kekuasaan yang kita udah ketahui akhirnya," ujar Herzaky.

"Setelah sebulan lebih membantah, menolak, katanya tidak ada urusan."

Herzaky mengatakan, tindakan Moeldoko telah melanggar normal berpolitik.

Apalagi, hingga kini Moeldoko masih menjabat sebagai kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

"Tapi akhirnya terbuka tabir pada 5 Maret (2021) lalu," ucap Herzaky.

"Ini kan menafikkan etika, norma juga aturan partai politik maupun undang-undang."

"Kalau ini tidak ada kaitannya dengan posisi Beliau sebagai kepala staf presiden."

Baca juga: Bantah Pemerintah Dukung Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Mahfud MD: Tak Bisa Didesak Sah atau Tidak

Baca juga: Reaksi Mahfud MD Ditanya Sah Tidaknya KLB Demokrat yang Pilih Moeldoko Jadi Ketum: AHY Masih Resmi

Menurut Herzaky, Moeldoko tak akan terpilih sebagai ketua umum Demokrat versi KLB jika tak menjabat sebagai kepala KSP.

Meskipun terus membantah, Herzaky yakin pemerintah terlibat dalam pemilihan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat versi KLB.

"Kalau Beliau bukan KSP, ada enggak momen ini terjadi?," ujarnya.

"Katakanlah Beliau dicopot dari KSP sebulan yang lalu, apakah ada yang mengajak Beliau menjadi calon ketua umum melalui KLB abal-abal itu?"

"Silakan sajalah kalau mau denial, membantah tidak ada kaitannya dengan Istana."

"Tapi saya enggak ngerti sama Beliau, kami kan juga tidak bisa mengatur," tambahnya.

Lebih lanjut, Demokrat, disebutnya tak bisa meminta Jokowi turun tangan mengatasi masalah ini.

Namun, Herzaky yakin Jokowi bisa mengendalikan Moeldoko hingga menerima posisi ketua umum Demokrat versi KLB.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved