Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Siap Sambut Dua Kubu Demokrat jika Beradu di Hukum, Mahfud MD Pastikan Sikap Tak Menghalangi

Mahfud MD menjelaskan pemerintah tidak akan menghalangi kedua kubu dalam Partai Demokrat jika ingin menyelesaikan konflik secara hukum.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menemui wartawan usai rapat di Gedhong Pracimasono, kompleks Kepatihan, Senin (15/06/2020). Terbaru, Mahfud MD menanggapi perpecahan di Partai Demokrat. 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan pemerintah tidak akan menghalangi kedua kubu dalam Partai Demokrat jika ingin menyelesaikan konflik secara hukum.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Prime Time News di Metro TV, Sabtu (6/7/2021).

Diketahui Demokrat kini terpecah menjadi dua kubu, yakni loyalis Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum versi kongres luar biasa (KLB) Moeldoko.

Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut.
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. (Tribun-Medan.com)

Baca juga: Sebut Andi Mallarangeng Galau, Max Sopacua Tawarkan Masuk Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB

Masing-masing kubu tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Mengetahui hal tersebut, Mahfud menyebut pemerintah sudah mempersiapkan diri tentang konflik legalitas masing-masing kubu.

"Saya jamin, saya akan berusaha agar aturan-aturan itu ditegakkan dengan benar," ucap Mahfud MD.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menkumham Yasonna Laoly.

Menurut Mahfud, Kemenkumham akan memperhatikan terlebih dahulu isi laporan yang disampaikan kedua belah pihak.

Mahfud menyebut belum saatnya ditetapkan pihak mana yang dianggap legal.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Menkumham Pak Yasonna, 'Kita jangan berbicara soal legal atau tidak legal'," papar Mahfud.

"Kita tunggu dulu apa yang dilaporkan mereka secara resmi," lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Baca juga: Akhirnya Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Begini Reaksi Moeldoko sebelum Terima Jabatan: Serius Tidak?

Dua aturan yang diacu adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai dan Undang-undang tentang Partai Politik.

"Nanti kita lihat, dong. Kalau pemerintah pasti ikut aturan-aturannya," tegas mantan politikus PKB tersebut.

"Aturan-aturan AD/ART-nya bagaimana, undang-undangnya bagaimana," terang Mahfud.

Mahfud tidak menampik kemungkinan akan ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menurut dia, konflik internal partai sudah beberapa kali terjadi dan diselesaikan secara hukum.

"Kalau kemudian ada konflik kemudian Menkumham membuat keputusan, itu 'kan kalau ada yang tidak puas ke pengadilan," papar Mahfud.

"Dulu selalu begitu," lanjut pakar hukum ini.

Terkait KLB yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara, menurut Mahfud pemerintah tidak berhak membubarkan.

"Tidak boleh menghalangi pertemuan internal yang diselenggarakan sebelum dilaporkan secara resmi kepada pemerintah," ungkapnya.

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved