Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke Myanmar, Buntut 18 Pengunjuk Rasa Anti-kudeta Tewas

TRIBUNWOW.COM - Polisi Myanmar telah menindak para pengunjuk rasa anti-kudeta dengan melepaskan granat kejut, gas air mata, dan tembakan ke udara, dalam aksi demontrasi pada hari Minggu (28/2/2021).

Sedikitnya 18 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka dalam aksi paling berdarah sejak militer Myanmar mengambil alih kekuasaan empat pekan lalu.

Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengatakan telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa di beberapa lokasi polisi dan pasukan militer telah menghadapi demonstrasi yang damai, menggunakan kekuatan yang mematikan.

Baca juga: Sosok Jenderal Min Aung Hlaing yang Pimpin Kudeta di Myanmar, Terlibat Pembantaian Etnis Rohingya

Melalui cuitannya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengutuk tindakan keras yang terjadi di Myanmar.

"Kami berdiri teguh dengan orang-orang Burma yang berani & mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka."

Polisi melepaskan tembakan di kota Dawei yang menewaskan tiga orang dan melukai beberapa lainnya, menurut politisi Kyaw Min Htike.

Korban tewas diverifikasi oleh petugas medis dan dilaporkan oleh media lokal.

Penembakan juga terjadi di kota Yangon.

Seorang pria yang dibawa ke rumah sakit setempat dengan luka tembak meninggal karena lukanya, menurut seorang dokter.

Outlet media Myanmar Mizzima juga melaporkan kematian tersebut.

Tindakan kekerasan telah meningkat sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari lalu. 

PBB Serukan Dukungan Internasional

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa dan penangkapan sewenang-wenang, kata juru bicaranya dalam sebuah pernyataan.

"Sekretaris Jenderal mendesak masyarakat internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan melalui pemilihan dan menghentikan penindasan," demikian pernyataan dari jubir sekjen PBB, Stephane Dujarric.

Penangkapan Massal