Rocky Gerung Sebut Alasan Takutnya Orang Mengkritik Bukan UU ITE: Di Era SBY Tak Ada Pemenjaraan

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menggunakan atau mencampuri penegak hukum yang bersifat independen.

Apalagi dikatakan Said Didu digunakan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri.

"Dan syarat ketiga adalah penguasa tidak boleh menggunakan hukum untuk menyisihkan lawan-lawan yang berbeda, pihak-pihak yang berbeda dengan pemerintah," kata Said Didu.

Terkait hal itu, Said Didu mencontohkan kasus yang dialami oleh teman-teman aktivis di KAMI yang ditahan.

Dirinya lalu mempertanyakan keadilan dalam penegakan hukum, khususnya menyoal UU ITE.

Baca juga: Apresiasi Jokowi Insaf soal UU ITE, Haris Azhar: Presiden Tahu Tidak Ada Polres Lakukan Pidana?

Pasalnya menurutnya, tidak semua kasus pelanggaran UU ITE bisa langsung ditindaklanjuti, khususnya yang sejalan dengan pemerintah.

"Teman-teman saya KAMI masih di penjara hanya karena penafsiran Undang-undang ITE," ungkapnya.

"Sementara laporan-laporan pihak lain yang dianggap pro pemerintah itu tidak diproses," imbuhnya.

Lebih lanjut, di akhir penjelasannya, Said Didu menyinggung sikap dan pernyataan dari BJ Habibie yang berbunyi bahwa penjara bukanlah tempat untuk mereka yang berbeda pendapat.

Bahkan Said Didu mengingat saat BJ Habibie justru membebaskan semua tahanan politiknya dan menghentikan semua proses penyidikan dalam kasus terkait.

"Saya masih ingat betul, saya mengingat Pak Habibie pada saat dia mengatakan 'penjara itu hanya untuk penjahat, bukan tempat untuk yang berbeda pendapat," ucap Said Didu.

"Saya pikir kalau itu kita pegang semua, maka negara ini akan menjadi damai," tegasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)