Breaking News:

Terkini Nasional

Curigai Motif Jahat di Balik Pasal Karet UU ITE, Refly Harun: Tak Heran Tukang Ngadunya Itu-itu Saja

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap ada banyak penyalahgunaan dalam pasal di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

YouTube Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, diunggah Senin (28/12/2020). Terbaru, Refly Harun menanggapi wacana revisi UU ITE. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkap ada banyak penyalahgunaan dalam pasal di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Selasa (16/2/2021).

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan revisi UU ITE karena dianggap lebih banyak menimbulkan ketidakadilan.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku ada rasa khawatir mengkritik pemerintah karena adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Selasa (16/2/2021).
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku ada rasa khawatir mengkritik pemerintah karena adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Selasa (16/2/2021). (Capture YouTube Refly Harun)

Baca juga: Refly Harun Minta UU ITE Dicabut Habis, Ngaku Merasa Waswas: Ada Buzzer Menunggu Kami Terpeleset

Menanggapi hal itu, Refly mengaku setuju bahkan jika perlu UU ITE dihapuskan.

Ia memberi contoh banyaknya laporan yang muncul terhadap tokoh-tokoh yang dianggap kritis kepada pemerintah dengan menggunakan UU ITE.

"Yang namanya delik aduannya itu adalah penghinaan. Tapi ini masalahnya yang dilaporkan itu adalah menghina dan dilaporkan juga menggunakan ujaran kebencian, berita bohong, provokasi, dan lain sebagainya," papar Refly Harun.

Ia menjelaskan orang-orang yang dilaporkan umumnya dijerat dengan pasal berlapis, bahkan dengan pasal yang tidak berhubungan dengan tindak pidananya.

Menurut Refly, hal itu dilakukan untuk meningkatkan legitimasi penahanan.

"Harusnya kalau memang yang dilaporkan adalah penghinaan, ya penghinaan saja. Yang lain tidak perlu dilaporkan, yang lain cukup tindakan penegak hukum kalau memang menemukan tindak pidananya," komentarnya.

Walaupun begitu, Refly menilai adanya regulasi seperti ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan.

Baca juga: Apresiasi Jokowi Insaf soal UU ITE, Haris Azhar: Presiden Tahu Tidak Ada Polres Lakukan Pidana?

Refly mengingatkan, pelaporan tersebut dapat dituduhkan untuk mengkriminalisasi kelompok masyarakat yang kritis.

Ia menyinggung ada sekelompok "pengadu" yang kerap melaporkan tokoh-tokoh masyarakat yang kerap bersikap kritis.

"Jangan keliru, pelaporan seperti itu sepertinya pelaporan yang punya motif yang tidak baik, yaitu motif untuk membungkam kelompok masyarakat tertentu," singgung Refly.

"Utamanya mereka-mereka yang dianggap kritis terhadap pemerintahan," lanjut advokat ini.

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved