Vaksin Covid
Tak Setuju Sanksi Penolak Vaksinasi Covid-19, Epidemiolog: Sementara 3T Tidak Dilakukan Optimal
Epidemiolog Grifith University, Dicky Budiman mengaku tak setuju dengan pemberian sanksi terhadap para penolak vaksinasi Covid-19.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
"Nanti ada pertanyaan masyarakat, pemerintah harusnya disaksi, kan bukan begitu. Jadi kita jangan main saksi-saksi," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 13.40
Jokowi Ungkap Rencana Produksi Vaksin Dalam Negeri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah berhasil mendapatkan vaksin yang diperebutkan 215 negara di dunia.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam arahan rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).
Maka dari itu, ia mengakui tidak mudah mendapatkan vaksin.
Baca juga: Beda dengan Jokowi, WHO Sebut Vaksin Covid-19 Tak Wajib, Minta Jangan Takut-takuti Masyarakat
"Kita berusaha dari beberapa negara dan itu juga menjadi rebutan 215 negara," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.
"Yang kita harus sadar, tidak mudah mendapatkan yang namanya vaksin sekarang ini," lanjut dia.
Sejauh ini pemerintah berhasil mendapatkan pasokan vaksin dari perusahaan pembuat vaksin asal China, Sinovac.
Vaksin buatan itu juga sudah diedarkan di Indonesia dan disuntikkan kepada kelompok prioritas.
Selain China, pemerintah juga menjalin kerja sama untuk mendapatkan vaksin dari beberapa negara lain.
Jokowi menjelaskan rencananya soal vaksin buatan dalam negeri akan segera diproduksi.
"Saya juga telah memerintahkan untuk mempercepat produksi vaksin kita sendiri, vaksin Merah Putih, tetapi juga ini ternyata memerlukan waktu."
"Mungkin baru akhir tahun insyaallah baru diproduksi," jelasnya.
Baca juga: Kabar Gembira: Kelompok Lansia, Komorbid, Penyintas Covid-19, dan Ibu Menyusui Bisa Mendapat Vaksin
Vaksinasi massal diperlukan agar dapat tercapai kekebalan komunal (herd immunity) untuk mengakhiri pandemi.
Pemerintah menargetkan vaksinasi dilakukan terhadap 70 persen penduduk Indonesia, setara dengan 182 juta orang.
Kesulitan lainnya adalah vaksin harus dilakukan dalam dua tahap, artinya jumlah yang dibutuhkan adalah 364 juta dosis.
"Bukan angka yang kecil karena angka ini akan menghasilkan kekebalan komunal, herd immunity," terang Jokowi.(TribunWow/Elfan/Brigitta)