Bahas Asal Usul Buzzer Pro Pemerintah Jokowi, Dewan Pers Menduga Digerakkan Banyak Aktor

Meski begitu, menurutnya harus ada kesinkronan antara ucapan Jokowi dengan seluruh aparaturnya.

"Dan kalau merujuk di era Presiden SBY misalkan, bahwa media massa pun sangat terbuka untuk mengkritik pemerintahan," ujar Herman Khaeron.

"Oleh karenanya jangan sampai pada sisi lain untuk menarik simpati dengan statment kritik tetapi gerakan lain ataupun ada perlakuan lain dari aparat yang lain," harapnya.

"Sehingga ini harus sinkron."

Menurutnya, sebagai negara demokrasi tentu menjadi hal yang biasa soal adanya kritik-mengkritik, hanya saja harus dilakukan secara objektif, bukan malah menebar hoax.

Ia menambahkan bahwa kritik yang membangun itulah yang saat ini dibutuhkan Jokowi untuk kebaikan bangsa dan negara.

Untuk membuktikan ucapan tersebut, Herman Khaeron meminta kepada Jokowi untuk memastikan bahwa ketika melakukan kritik tersebut aman dan tidak mendapatkan ancaman balik, khususnya dari para buzzer.

"Ya selama bahwa ini belum menjadi intruksi presiden kepada aparaturnya," kata Herman Khaeron.

"Ini kan sering kali banyak masyarakat yang mengkritik bahwa buzzer-buzzer ini sangat reaktif."

"Ketika ada yang nyenggol Pak Jokowi, kritiknya sebenarnya bagus, tetapi kemudian dihantam dengan berbagai balasan yang tentu menakutkan," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga tidak ingin, meski sudah diizinkan atau diminta untuk memberikan kritik, namun tanpa disadari justru harus berurusan dengan hukum, berkaitan dengan Undang-undang ITE.

"Yang paling penting juga, membuka kritik ini harus intruksional kepada seluruh aparaturnya."

"Jangan kemudian kita mengkritik dianggap menyalahi Undang-undang ITE lantas kemudian kita menjadi bermasalah dengan persoalan hukum," pungkasnya. (TribunWow.com/Anung/Elfan)