Refly Harun Sebut Peluang Moeldoko di Pilpres 2024 Besar jika Pimpin Demokrat: Istana akan Sesak

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menakar peluang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, menjadi calon presiden 2024 mendatang.

Refly Harun mengatakan, peluang Moeldoko di Pilpres 2024 semakin besar jika ia mengambilalih Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (6/2/2021).

Baca juga: Anggap Moeldoko Tak Jelas Bantah Kudeta Demokrat, Refly Harun soal AHY: Nyerang sebelum Diserang

Baca juga: Ruhut Sitompul Sebut Demokrat Sengaja Seret Moeldoko dalam Isu Kudeta, karena Orang Dekat Jokowi?

Mulanya, Refly menyebut Moeldoko tak bisa sembarangan ikut ke partai hanya demi menjadi calon presiden.

"Kalau dia (Moeldoko) cuma sekedar ikut NasDem, dia bukan orang nomor satu," kata Refly.

"Ikut PKB, berangkali ada persoalan di sana karena sama-sama partai penguasa dilarang saling mendahului."

Karena itu, Refly menganggap wajar isu Moeldoko ingin mengambilalih Demokrat.

Menurutnya, jika hal itu terjadi, banyak calon presiden 2024 di lingkaran pemerintahan.

Baca juga: Marzuki Alie Ancam Bawa ke Ranah Hukum karena Terseret Isu Kudeta Demokrat, Herzaky: Kami Ketawa Aja

"Jadi tidak heran kalau ada keinginan untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat," ujar Refly.

"Kalau Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat, maka lingkar istana akan sesak dengan calon-calon."

"Kepemimpinan Partai Demokrat otomatis akan mendongkrak elektabilitas Moeldoko sebagai calon presiden dan mematikan AHY."

"AHY tidak akan lagi menjadi calon potensial kalau dia bisa didongkel dari Demokrat," sambungnya.

Ia menambahkan, jalan Moeldoko ke Pilpres 2024 akan berjalan mulus jika berhasil menguasai Demokrat.

Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon kuat di Pilpres 2024.

"Sebaliknya, Moeldoko yang memiliki untuk moncer," kata Refly.

"Tapi kalau bicara soal peluang 2024, masih lama dan sekarang di racing depan nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan AHY."

Menurut Refly, di antara nama-nama tersebut, hanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjadi orang penting di partai.

"Di antara lima besar tersebut, justru mereka bukan orang yang inner circle partai."

"Kecuali AHY yang memimpin Partai Demokrat," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-14.43:

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ramai diperbincangkan setelah dituding ikut terlibat dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat.

Moeldoko disebut-sebut ingin mengambil alih kepemimpinan ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk digunakan sebagai kendaraan menuju Pilpres 2024 mendatang.

Meski sudah dibantah oleh Moeldoko, pihak dari Demokrat tetap menyakini hal itu atas bukti aduan dari kader-kadernya yang bertemu dengan yang bersangkutan.

Baca juga: Istana Tak Balas Surat AHY soal Kudeta Demokrat, Rachland Nashidik: Pak Jokowi Mau Cuci Tangan?

Baca juga: Bantahan Darmizal saat Didesak Effendi Gazali dan M Qodari soal Pertemuan Moeldoko dengan Demokrat

Dilansir TribunWow.com, menyusul hal itu, Moeldoko dikatakan sudah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief__, Jumat (5/2/2021).

Dirinya juga berharap hal itu menjadi pelajaran bagi Moeldoko dalam berpolitik.

"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," ujar Andi Arief.

Andi Arief juga menjawab soal adanya persoalan internal yang disebut terdapat kader partai yang kecewa atas kepemimpinan AHY.

"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Istana terkait kabar teguran terhadap Moeldoko tersebut.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Jokowi meminta klarifikasi atas keterlibatan pejabatannya.

Terlebih nama Jokowi sendiri juga ikut dicatut lantaran disebut telah memberikan restu.

Namun melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu menjawab surat tersebut.

Alasannya, persoalan tersebut merupakan masalah internal dari Partai Demokrat.

Sehingga tidak berhak mencampurinya.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujarnya, Kamis (4/2/2021), dikutip dari Kompas.com. (TribunWow.com)