Breaking News:

Terkini Nasional

Bahas Kasus Natalius Pigai, Refly Harun Harap Tak Ada Lagi Relawan Mengatasnamakan Jokowi-Maruf Amin

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan bahasan terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Youtube/Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan bahasan terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan bahasan terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Diketahui, terduga pelaku adalah Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin), Ambroncius Nababan yang menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto gorila.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mulanya menyinggung soal keberadaan relawan-relawan yang masih mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kolase mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai (kiri) dan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin), Ambrocius Nababan (kanan).
Kolase mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai (kiri) dan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin), Ambroncius Nababan (kanan). (Kolase Tribunnews.com/Theresia Felisiani/Tribunnews.com/Igman)

Baca juga: Diduga Lakukan Rasisme ke Natalius Pigai, Relawan Pro Jokowi-Maruf: Bukan Hina Masyarakat Papua

Baca juga: Natalius Pigai Jadi Korban Rasisme, Refly Harun Soroti Latar Belakangnya: Wajar Prihatin soal HAM

Melalui kanal YouTube pribadinya, Refly Harun, Senin (25/1/2021), dirinya menyebut bahwa tidak berhak lagi para relawan maupun swasta untuk mengatasnamakan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Seharusnya pasca-Pilpres 2019 kemarin harusnya tidak ada lagi relawan-relawan yang mengatasnamakan Jokowi dan Maruf Amien," ujar Refly Harun.

"Karena Jokowi dan Maruf Amien itu sekarang sudah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sehingga tidak boleh lagi namanya digunakan oleh kelompok-kelompok swasta di luar negara," jelasnya.

Refly Harun mengaku tidak mempermasalahkan adanya para relawan.

Hanya saja jika memiliki tujuan untuk membantu mensukseskan program pemerintah, Refly Harun tidak membenarkannya.

Karena menurutnya, kedudukan dari relawan tidak masuk sebagai struktur resmi pemerintahan.

"Dan juga aneh kalau memang masih ada relawan-relawan seperti itu, karena kalau misalnya adalah mensukseskan program pemerintahan maka harus dilakukan oleh struktur resmi pemerintahan," kata Refly Harun.

Halaman
1234
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved