Breaking News:

Terkini Nasional

Bahas Kasus Natalius Pigai, Refly Harun Harap Tak Ada Lagi Relawan Mengatasnamakan Jokowi-Maruf Amin

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan bahasan terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
Youtube/Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan bahasan terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan bahasan terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Diketahui, terduga pelaku adalah Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin), Ambroncius Nababan yang menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto gorila.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mulanya menyinggung soal keberadaan relawan-relawan yang masih mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kolase mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai (kiri) dan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin), Ambrocius Nababan (kanan).
Kolase mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai (kiri) dan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin), Ambroncius Nababan (kanan). (Kolase Tribunnews.com/Theresia Felisiani/Tribunnews.com/Igman)

Baca juga: Diduga Lakukan Rasisme ke Natalius Pigai, Relawan Pro Jokowi-Maruf: Bukan Hina Masyarakat Papua

Baca juga: Natalius Pigai Jadi Korban Rasisme, Refly Harun Soroti Latar Belakangnya: Wajar Prihatin soal HAM

Melalui kanal YouTube pribadinya, Refly Harun, Senin (25/1/2021), dirinya menyebut bahwa tidak berhak lagi para relawan maupun swasta untuk mengatasnamakan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Seharusnya pasca-Pilpres 2019 kemarin harusnya tidak ada lagi relawan-relawan yang mengatasnamakan Jokowi dan Maruf Amien," ujar Refly Harun.

"Karena Jokowi dan Maruf Amien itu sekarang sudah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sehingga tidak boleh lagi namanya digunakan oleh kelompok-kelompok swasta di luar negara," jelasnya.

Refly Harun mengaku tidak mempermasalahkan adanya para relawan.

Hanya saja jika memiliki tujuan untuk membantu mensukseskan program pemerintah, Refly Harun tidak membenarkannya.

Karena menurutnya, kedudukan dari relawan tidak masuk sebagai struktur resmi pemerintahan.

"Dan juga aneh kalau memang masih ada relawan-relawan seperti itu, karena kalau misalnya adalah mensukseskan program pemerintahan maka harus dilakukan oleh struktur resmi pemerintahan," kata Refly Harun.

"Kementerian maupun lembaga, kemudian gubernur, bupati/wali kota dan instansi di daerah yang memang memiliki legitimasi dan kewenangan untuk melakukan itu," imbuhnya.

Baca juga: Viral Rasisme pada Natalius Pigai, Refly Harun Kritik Jokowi: Belum Mampu Jadi Presiden Seutuhnya

Sementara itu terkait persoalannya yang justru menyerang dan bahkan diduga melakukan rasisme terhadap Natalius Pigai, menurut Refly Harun sudah di luar batas.

Dirinya menambahkan, terlebih yang dipersoalkan atau diperdebatkan adalah terkait vaksin Covid-19 yang sebenarnya merupakan hak bukan kewajiban.

"Katakanlah alasan dari Ambroncius karena dia merasa marah Natalius Pigai menolak vaksin Sinovac, lah apa urusannya dengan yang bersangkutan," ungkapnya.

"Bukankah vaksinasi itu adalah sebuah program pemerintah, kalau masyarakat merasa was-was yang bisa saja memberikan kritik."

Halaman
123
Tags:
Natalius PigaiRefly HarunJokowiMaruf AminTribunWow.comKomnas HAM
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved