Kabar Tokoh
Natalius Pigai Jadi Korban Rasisme, Refly Harun Soroti Latar Belakangnya: Wajar Prihatin soal HAM
Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti kasus aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai menjadi korban rasisme.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti kasus aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai yang menjadi korban rasisme.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (24/1/2021).
Sebelumnya viral sebuah foto di media sosial yang menunjukkan Pigai disandingkan dengan foto gorila, disertai komentar terkait vaksin Covid-19.

Baca juga: Balasan Komnas HAM atas Komitmen Listyo Sigit Mengusut soal Pelanggaran HAM Tewasnya Laskar FPI
Foto itu sebelumnya diunggah kader Partai Hanura sekaligus Ketua Relawan Pro Jokowi-Amin (Projamin) Ambroncius Nababan.
Menanggapi kasus itu, Refly menyebut Pigai memang termasuk sosok yang sangat vokal terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait pelanggaran HAM yang terjadi bertahun-tahun di Papua.
"Orang seperti Natalius wajar saja kalau dia memiliki sebuah concern (prihatin) terhadap hak asasi manusia di Indonesia, karena dia adalah komisioner Komnas HAM. Sekarang tentu tidak lagi," singgung Refly Harun.
Ia menyebut Natalius tidak kunjung berhenti menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di Papua.
"Tetapi darahnya darah pemahaman terhadap hak asasi manusia," kata Refly.
"Terlebih dia berasal dari Papua yang so long time (sangat lama) mengalami persoalan dengan hak asasi manusia," jelas dia.
Baca juga: Viral Rasisme pada Natalius Pigai, Refly Harun Kritik Jokowi: Belum Mampu Jadi Presiden Seutuhnya
Sebagai contoh, Refly menyinggung kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang kerap bentrok dengan TNI.
"Memang ada KKB di sana, tetapi kita harus pahami bahwa itu tidak semua orang Papua," ungkit pengamat politik ini.
"Hanya orang-orang tertentu saja," tambah Refly.
Refly menyebut kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sampai saat ini tidak kunjung diselesaikan pemerintah pusat, termasuk dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Selebihnya adalah justru cerita tentang pelanggaran hak asasi manusia, teman-teman kita dari Papua, yang sampai sekarang tentu belum bisa diselesaikan para penguasa," kata Refly.
"Tidak hanya oleh Presiden Jokowi, tetapi juga presiden-presiden sebelumnya," lanjut dia.