Sebut Pemerintah Tak Berhak Paksa Vaksinasi, Rocky Gerung: Saya Bisa Menolak untuk Tidak Divaksin

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung buka suara terkait adanya semacam paksaan dari pemerintah untuk menerima vaksin Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menilai bahwa sikap dari pemerintah tersebut justru salah dan tidak sesuai dengan perintah Undang-undang Kesehatan.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Saling Tunggu Izin Vaksinasi Covid-19, BPOM Masih Nantikan Uji Klinis Tahap Ketiga Vaksin Sinovac

Baca juga: Perlu Diketahui, Inilah 7 Jenis Vaksin Covid-19 yang akan Digunakan dalam Vaksinasi di Indonesia

Menurutnya, dalam Undang-undang Kesehatan, setiap warga negara diperbolehkan memilih dalam mendapatkan hak kesehatannya.

"Undang-undang kesehatan justru mengatakan bahwa hak kesehatan itu ditentukan sendiri oleh setiap orang," ujar Rocky Gerung.

Oleh karenanya, Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya berhak menolak mendapatkan atau memilih hak kesehatan, termasuk juga menolak dilakukan vaksinasi.

"Saya bisa menolak untuk tidak divaksin, atas dasar Undang-undang bilang saya bisa memilih. Setiap orang berhak memilih cara dia memperoleh pengobatan, negara hanya melayani," kata Rocky Gerung.

"Kalau saya enggak mau bagaimana mau dipaksa, Undang-undangnya bilang itu hak saya kok," tegasnya.

Dirinya mengaku tidak lantas tidak percaya dengan ilmu pengetahuan dan niatan baik dari pemerintah.

Namun ia menegaskan kembali bahwa hak mendapatkan kesehatan berada di tangan setiap individu.

"Saya bisa memilih meminum jamu atau memilih berjemur matahari," jelasnya.

"Bukan tidak percaya pada ilmu pengetahuan, tapi hak itu dijamin oleh Undang-undang,"

Baca juga: Ada Sanksi Bagi Masyarakat yang Tolak Vaksin Covid-19, Bakal Kena Denda Rp 5 Juta

Sementara itu, Rocky Gerung memaklumi terkait situasi yang terjadi di lapangan dengan banyaknya masyarakat yang belum yakin dengan vaksin Covid-19, khususnya jenis Sinovac.

"Status dari vaksin itu tetap kontroversi karena orang membaca berita dari luar negeri, China sendiri tidak memakai vaksin itu," terang Rocky Gerung.

"Dan itu tidak diterangkan secara akademis, maka orang semakin curiga bahwa ini ada pemaksaan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.04

Sebut 30 Persen Menteri Tak Dibutuhkan, Rocky Gerung Minta Jokowi Rampingkan

Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut setidaknya ada 30 persen menteri yang tidak dibutuhkan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya melakukan reshuffle.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Pro dan Kontra Blusukan Mensos Risma, Rocky Gerung: Yang Harus Dibenerin Bukan Gorong-gorong

Baca juga: Jokowi Sahkan PP Kebiri Kimia bagi Predator Seks, Begini Beda Respos Komnas PA dan Komnas Perempuan

"Kan kabinet kemarin direshuffle, itu mustinya di-resizing, di atur ulang sizenya, dibikin ramping kabinet itu," ujar Rocky Gerung.

"Mungkin 30 persen menteri tidak diperlukan dulu, kan Presiden bisa lakukan itu," ungkapnya.

Di dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini, Rocky Gerung mengakui keputusan untuk merampingkan kementerian tidak melanggar Undang-undang.

"Itu tidak melanggar Undang-undang, walaupun Undang-undang bilang harus ada kementerian, tapi keadaan darurat perpolitikan birokrasi bisa dipakai dasar yang sama," kata Rocky Gerung.

Menurutnya, banyak kementerian yang tidak bisa bekerja lantaran bidangnya terdampak pandemi.

Dengan begitu, Rocky Gerung menilai hanya pemborosan anggaran.

Dirinya menambahkan bahwa anggaran tersebut lebih tepat dialihkan untuk penanganan langsung pandemi Covid-19.

"Efisiensi itu bisa dipakai misalnya untuk subsidi warteg-warteg sekarang yang terpaksa jual lebih mahal tahu tempe," ungkapnya.

Baca juga: Soal Maklumat Kapolri, Hamdan Zoelva Sebut Sebarkan Konten FPI Tak Bisa Dipidana: Beda dengan PKI

Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai ada pemikiran yang keliru dalam membuat sebuah kebijakan, apalagi di tengah kondisi darurat.

"Paket kebijakan itu tidak dibuat dengan prediksi sosial yang tepat. Dianggap public policy itu adalah kebijakan anggaran, bukan, public policy adalah kebijakan sosial," terangnya.

"Karena itu variabel sosial harus mendahului variabel makro ekonomi di dalam perencanaan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.30

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)