Breaking News:

Terkini Nasional

Soal Maklumat Kapolri, Hamdan Zoelva Sebut Sebarkan Konten FPI Tak Bisa Dipidana: Beda dengan PKI

Maklumat Kapolri Nomor Mak 1/1/2021 terkait larangan penyebaran konten Front Pembela Islam (FPI) masih menjadi perdebatan.

Tribunnews/Jeprima
Pasukan TNI-polri berpakaian lengkap saat mencoba menurunkan atribut Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers yang didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga menyatakan bahwa Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI, karena FPI tidak lagi memiliki legal standing. 

TRIBUNWOW.COM - Maklumat Kapolri Nomor Mak 1/1/2021 terkait Front Pembela Islam (FPI) masih menjadi perdebatan.

Maklumat tersebut berisikan tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Menanggapi hal itu, Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan bahwa tidak seharusnya FPI mendapatkan pelarangan tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto memastikan ketertiban di markas FPI Petamburan setelah penghentian kegiatan ormas tersebut, Rabu (30/12/2020).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto memastikan ketertiban di markas FPI Petamburan setelah penghentian kegiatan ormas tersebut, Rabu (30/12/2020). (Capture YouTube Kompas TV)

Baca juga: Pengamat Kepolisian Sebut Maklumat Kapolri soal FPI Berlebihan: Tak Lebih Berbahaya Dibanding HTI

Baca juga: BEM UI Nyatakan Sikap soal Pembubaran FPI dan Maklumat Kapolri: Tidak Merefleksikan Negara Hukum

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (5/1/2021), Hamdan Zoelva bahkan membandingkannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dari segi hukum, menurutnya, pelarangan PKI jelas sangat berbeda dengan pelarangan FPI.

“Kalau PKI organisasi terlarang dengan ketetapan MPR. Kemudian juga penyebaran ajarannya dilarang dengan ketetapan MPR. Tapi kalau FPI kan tidak ada larangan itu,” kata Hamdan, Senin (4/1/2021).

Khusus untuk FPI, Hamdan menilai bahwa pembubarannya hanya karena masalah legal standing yakni tidak terdaftar sebagai ormas sejak Juni 2019 lalu.

Oleh karenanya, Hamdan menyebut pelarangan kepada FPI untuk tidak lagi mengunakan atribut ormas pun hanya sebatas pelarangan.

“FPI kan hanya tidak boleh melakukan kegiatan yang menggunakan simbol dan atribut oleh FPI, jadi bukan organisasi terlarang,” kata Hamdan.

Sedangkan terkait menyebarkan konten diakuinya tidak ada larangan karena bukan merupakan ormas terlarang.

Selain itu, menurutnya, juga tidak ada aturan hukumnya.

Baca juga: Soal Praperadilan Rizieq Shihab, Margarito Kamis Sebut Persoalan Kecil, Singgung Kasus Budi Gunawan

Menurutnya berbeda lagi dengan kasus PKI yang diakui sebagai lembaga terlarang berdasarkan ketetapan MPR.

Sehingga apapun aktivitasnya layak untuk dijatuhi pidana.

“Tidak bisa (dipidana) tidak ada pasal pidananya, kalau komunis kan jelas ada pasal pidananya,” jelas Hamdan.

“Karena hukum pidana itu harus ada Undang-Undangnya yang menyatakan bahwa itu sebagai tindak pidana,” ucap dia.

Senada dengan Hamdan, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyoroti Maklumat Kapolri Nomor Mak 1/1/2021.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (4/1/2021), Bambang Rukminto menilai maklumat tersebut terlalu berlebihan.

“Saya melihat maklumat tersebut terlalu dilebih-lebihkan dalam memandang persoalan terkait FPI,” kata Bambang Rukminto ketika dihubungi Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Dirinya lalu membandingkan kasus FPI terhadap ormas lainnya yang juga dibubarkan, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurutnya, keberadaan ataupun aktivitas FPI tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan HTI.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved