Tanggapan Risma Disebut Dapat Tawaran Jokowi Jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari Batubara

TRIBUNWOW.COM - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini disebut mendapat tawaran untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara.

Hal itu menyusul ditetapkannya tersangka kepada Juliari Batubara dalam kasus dugaan suap pengelolaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh Plt Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya, Yusuf Lakaseng.

Baca juga: Risma Larang Warga Surabaya Pergi Keluar Kota jelang Libur Natal dan Cuti Bersama

Baca juga: Soal Kematian 4 Orang di Sigi dan 6 Laskar FPI, Jokowi: Aparat Hukum Tak Boleh Mundur Sedikitpun

Dikutip TribunWow.com dari KompasTV, Senin (14/12/2020), Yusuf Lakaseng mengatakan tawaran kepada Risma itu berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.

Terlebih Risma akan kehilangan jabatannya sebagai orang nomor satu di Surabaya setelah masa jabatannya berakhir pada Februari 2021 mendatang.

Risma akan digantikan oleh Eri Cahyadi-Armuji yang memenangi Pilkada Surabaya 2020.

"Saya dapat kabar, Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Yusuf dalam acara tasyakuran kemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armuji pada Pilkada di Surabaya, Minggu (13/12/2020).

Menurut Yusuf, kinerja Risma selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode cukup bagus.

Sehingga ia menyakini Risma menjadi sosok yang pantas untuk menjadi seorang menteri.

"Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu," jelas Yusuf.

Menanggapi kabar tersebut, Risma tidak langsung menjawabnya secara lugas.

"Nantilah ya teman-teman. Aku dulu ditawari ya waktu sama Pak Bambang DH (mantan wali kota Surabaya), aku minta jadi kepala dinas pendidikan, ya mana mungkin insinyur kepala dinas pendidikan kan," kata Risma.

"Tapi aku bilang kenapa? Karena di situlah kita bisa mengubah, memang lama hasilnya, tapi itu akan dimulai dari pendidikan."

Baca juga: Banyak DM di Instagram Minta Hotman Paris jadi Kuasa Hukum Habib Rizieq, Hotman: Gimana Saran Fans?

Menurut Risma dalam berpolitik dirinya hanya fokus memikirkan apa yang terjadi sekarang.

"Saya belum tahu, yang jelas aku enggak merencanakan untuk apa pun, karena bagi saya jabatan itu amanah dan enggak boleh diminta. Jadi, saya enggak merencanakan apa pun," ujar Risma.

Lebih lanjut, Risma mengaku tidak kepikiran akan melanjutkan hidupnya di dunia perpolitikan.

Bahkan ia mengaku sudah merencanakan yang akan dilakukan ketika sudah tidak lagi menjadi Wali Kota Surabaya.

"Pertama, saya akan coba berbisnis, kedua ada beberapa perguruan tinggi yang meminta saya menjadi pengajar," tutur Risma.

"Bikin usaha, ya macam-macam namanya juga usaha. Apa saja pokoknya bisa saya ambil," kata Risma.

Namun ketika kembali ditegaskan perihal keinginan untuk menjabat di Jakarta, Risma justru berkelakar.

"Gimana maksudnya? Apa aku coba jualan di Jakarta gitu ta?" kata Risma sambil tertawa.

Immanuel: Menteri-menteri yang Tertangkap Bicara Anti Korupsi

Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer tanggapi soal ancaman hukuman mati terhadap Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Juliari Batubara sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, Minggu (6/12/2020).

Dilansir TribunWow.com dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (8/12/2020), Immanuel mengaku mendukung penuh hukuman mati terhadap Juliari Batubara.

Baca juga: Viral Video Solusi Juliari Batubara Cegah Korupsi, Pewawancara Akui Ada Kesan Sosok Ingin Bersih

Baca juga: Edhy Prabowo dan Juliari Tersangka Korupsi, Refly Harun: Saya Imbau Jokowi Jangan Cuma Lips Service

Menurutnya sudah tidak ada pilihan lain untuk menghukum para koruptor, selain hukuman mati.

Ia meminta kepada penegak hukum korupsi untuk tidak perlu ada pembelaan atapun berkompromi terhadap para koruptor.

"Pasal 2 ayat 2 (Undang-undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999) hukum mati. Mau apalagi, bangsa ini tidak harus kompromi dengan kejahatan-kejahatan ini," ujar Immanuel.

"Bangsa ini tidak akan pernah takut kehilangan koruptor, tapi karena perilaku koruptor bangsa ini akan hilang," tegasnya.

Immanuel lantas menyebut bahwa kasus korupsi sudah menjadi penyakit dan mengakar di setiap kementerian maupun lembaga negara.

Dirinya pun mencontohkan dua menteri yang tertangkap atas kasus korupsi atau suap, yakni Mensos Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo justru lebih dulu harus berurusan dengan KPK dalam kasus suap izin ekspor benur atau benih lobster di Kementerian KKP.

Menurutnya, tertangkapnya Edhy Prabowo dan Juliari Batubara membuktikan bahwa memang kampanye-kampanye menyuarakan anti korupsi hanya sebatas slogan saja.

"Semua kementerian, semua lembaga negara bicara slogan-slogan anti korupsi 'mari kita lawan korupsi', faktanya sampai detik ini cuman slogan semua," kata Immanuel.

"Bahkan semua menteri-menteri yang tertangkap berbicara anti korupsi."

"Bahkan menteri sosial juga bikin video yang diframing beliau sosok yang anti korupsi, pendekatan dengan humanis atau apa, pelakunya juga dia, begitupun dengan Menteri Edhy Prabowo bicara anti korupsi, pelakunya dia juga," jelasnya.

Baca juga: Di Balik Viral Solusi Mensos Juliari Batubara Cegah Korupsi, Awalnya Ditanya soal Perintah Jokowi

Oleh karenanya, Immanuel mendukung diberikannya hukuman mati terhadap para koruptor, termasuk Juliari Batubara.

Terlebih ia mengatakan tindakan korupsi Juliari dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang semakin menyusahkan rakyat.

"Artinya pilihannya tidak ada lagi selain hukuman mati," ungkap Immanuel.

Simak videonya mulai menit ke- 

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Sebagian artikel ini diolah dari KompasTV dengan judul Risma Disebut Dapat Tawaran Jadi Menteri Sosial Menggantikan Juliari Batubara